Upaya Kubu Prabowo-Sandiaga yang Kembali Ajukan Gugatan Terkait Pilpres 2019

Kompas.com - 12/07/2019, 06:43 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Sementara itu, menurut Nicholay, ia bersama Hidayat Bostam telah diberikan kuasa oleh Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan permohonan sengketa.

Kuasa diberikan melalui surat bermeterai yang ditandatangani Prabowo dan Sandiaga pada 27 Juni 2019.

Baca juga: Sempat Ditolak MA, Kubu Prabowo-Sandi Kembali Ajukan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu

Penandatanganan surat kuasa tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

"Surat kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas meterai Rp 6.000 dengan disaksikan oleh Hashim S Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Geridra," kata Nicholay.

Bawaslu serahkan jawaban

Terkait permohonan sengketa yang diajukan Prabowo-Sandiaga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak tergugat telah menyerahkan jawaban ke MA.

"Bawaslu sudah menyampaikan jawaban dan kami sudah mengirimkannya kepada Mahkamah Agung 8 Juli 2019," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, saat ditemui di MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Fritz mengatakan, gugatan kedua yang diajukan paslon nomor urut 02 itu tidak jauh berbeda dengan gugatan pertama yang telah ditolak MA pada akhir Juni lalu.

Oleh sebab itu, Bawaslu menyampaikan jawaban yang juga hampir sama dengan jawaban pada gugatan pertama.

"Jawaban kami yang sebelumnya bahwa misalnya ini bukan masuk jadi kompetensi absolut dari MA, dan juga apabila ada pelanggaran TSM, itu dibawa ke Bawaslu dan bukan ke MA," kata Fritz.

Fritz yakin, MA akan menolak dalil-dalil Prabowo-Sandi sebagaimana putusan MA pada permohonan gugatan pertama.

"Saya yakin MA akan memperhatikan jawaban-jawaban yang sudah kami sampaikan dan juga melihat kompetensi absolut yang diberikan MA dalam melihat putusan ataupun dalam menyelesaikan putusan ini," tutur dia.

Baca juga: Bawaslu Sebut MA Tidak Berwenang Mengadili Dugaan Pelanggaran TSM

Saat ini, pihak kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menunggu jadwal sidang atas permohonan sengketa yang diajukan.

Kepala Biro dan Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan, permohonan Prabowo-Sandiaga itu harus diputuskan oleh majelis hakim dalam tenggat waktu paling lama 14 hari sejak berkas tersebut diserahkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

Nasional
BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar  untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X