Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 10/07/2019, 16:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kota negara.

Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Pusat denyut ekonomi di Jawa, artinya pulau Jawa jadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan akhirnya menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca juga: Soroti Polusi Jakarta, Kepala Bappenas Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Green City

Bambang mengatakan, pemerintah akan fokus pada pengembangan ekonomi di 6 wilayah metropolitan di luar pulau Jawa sebagai konsep penopang kesenjangan ekonomi, sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara baru.

Enam wilayah metropolitan itu adalah yaitu Medan, Palembang, Makasar, Banjarmasin, Manado dan Denpasar. 

"Agar mereka (enam wilayah metropolitan) bisa menjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini," ujarnya.

Baca juga: Cerita Duta Besar Brasil soal Tantangan Pembangunan Ibu Kota Baru

Bambang mengatakan, pemerintah juga akan melakukan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di luar pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

"Apakah itu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan ini industrialisasi terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan, itu upaya kita juga," kata dia.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, Pemerintah akan melakukan pengembangan ekonomi di sektor pariwisata di luar pulau Jawa.

"Mengembangkan berbagai kawasan ekonomi baik itu ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan strategis pariwisata," imbuhnya.

Kompas TV Lembaga bantuan hukum tengah menyiapkan gugatan. Salah satunya ke Pemprov DKI Jakarta karena buruknya kualitas udara. Pemerintah DKI Jakarta dinilai lamban dalam mengatasi masalah polusi udara. #PolusiUdara #GugatanPolusi #UdaraJakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com