Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Klaim Hilang Satu Kursi DPR RI di Dapil Jatim 1 Saat Rekapitulasi Kecamatan

Kompas.com - 09/07/2019, 18:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengklaim kehilangan satu kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1. Hal ini terjadi akibat hilangnya sebagian suara Partai Nasdem ketika proses rekapitulasi suara di kecamatan.

Oleh karena itu, Partai Nasdem menggugat hasil Pemilu Legislatif atau Pileg 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan terjadinya kehilangan perolehan suara tersebut di atas, maka Pemohon (Nasdem) kehilangan suara dan mengakibatkan Pemohon akhirnya kehilangan satu kursi DPR Jawa Timur 1 yang harusnya menjadi milik Nasdem," kata Kuasa Hukum Nasdem Regginaldo Sultan dalam sidang sengketa hasil Pileg 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Menurut Regginaldo, awalnya proses perhitungan suara di tiap TPS di wilayah Dapil I Jatim (Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) berjalan lancar.

Namun, menginjak rekapitulasi di tingkat kecamatan, Nasdem kehilangan suara yang seharusnya menjadi milik mereka.

Baca juga: Dari 260 Gugatan Pileg, Mayoritas Persoalkan Pengurangan dan Penggelembungan Suara

Suara tersebut hilang di sejumlah kelurahan seperti Kelurahan Mojo di Kecamatan Gubeng dan Kelurahan Simomulyo Baru di Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

Regginaldo menyebut, pihaknya mampu membuktikan adanya tudingan hilangnya suara ini melalui bukti form C1 DPR RI seluruh kecamatan di kota Surabaya.

Dalam petitumnya, Partai Nasdem meminta MK untuk membatalkan surat keputusan KPU soal penetapan hasil pemilu.

Partai pimpinan Surya Paloh ini juga meminta MK menetapkan hasil perolehan suara yang sesuai dengan data perhitungan Nasdem.

"(Meminta MK) menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pempohon pengisian keanggotaan DPR RI daerah Jatim 1 yaitu untuk suara Partai NasDem 95.121 suara," ujar Regginaldo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilegs di Mahkamah Konstitusi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com