Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Setidaknya "Fifty-fifty" Menteri dari Partai dan Non-partai

Kompas.com - 02/07/2019, 23:06 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, komposisi kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedianya diisi kalangan profesional dan partai pendukung dalam jumlah yang seimbang sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis sekaligus memenuhi kebutuhan ahli di pemerintahan.

"Akan terjadi setidak-tidaknya 'fifty-fifty' (50-50) antara menteri dari partai dan juga itu tidak berarti tidak profesional, disamping juga yang profesional non-partai," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Muhaimin Sebut Jokowi Akan Bahas Kabinet Juli Ini

Seperti yang terjadi di Kabinet Kerja saat ini, kata Kalla, jumlah menteri dari partai politik sebanyak 15 orang dan dari kalangan ahli ada 19 orang.

Ia berharap, kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya kurang lebih komposisinya demikian. Kalla pun menilai wajar jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada partai politik koalisi pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Muhaimin: Bukan Bicara Kabinet

Selain memberikan dukungan dari parlemen, menurut dia, partai koalisi juga berhak bekerja sama di kabinet sebagai menteri.

"Wajar saja, di mana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, di samping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Terkait rencana pembentukan Kabinet Kerja Jilid II, Kalla mengaku belum mengetahui rencana Jokowi. "Saya tidak tahu. Itu Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com