Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sambut Baik jika Demokrat Bergabung dengan Koalisi

Kompas.com - 29/06/2019, 20:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyambut baik jika Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Politikus Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, Demokrat sudah mempunyai investasi politik jika ingin bergabung ke koalisi.

"Kalau Demokrat, dari awal kakinya memang sudah masuk satu langkah," ujar dia di dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut dia, banyak calon legislatif Demokrat yang pada Pileg 2019 tidak ragu-ragu berseberangan dengan partainya yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Bahkan, kata Taufiq, mereka terang-terangan memasang foto wajah Joko Widodo dalam alat peraga kampanye.

"Jadi yang paling siap untuk bergabung dalam koalisi Pak Jokowi itu adalah Demokrat," ujar Taufiqulhadi.

Ia menilai, hal itu berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga digadang-gadang bakal masuk ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

Menurut Taufiqulhadi, pernyataan positif terkait masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini baru sebatas keluar dari mulut Wakil Sekretaris Jenderal PAN Bara Hasibuan.

Baca juga: Demokrat Diprediksi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

"Itu baru sikap personal Pak Bara. Dia memang politisi baik. Dia memberikan alternatif langkah yang akan diambil PAN. Dengan hadirnya Bara ini, maka ruang bermanuver PAN lebih leluasa. Kapan mau belok, sudah tersedia," lanjut dia.

Taufiqulhadi menilai, perlu ada deklarasi resmi dari PAN apabila benar-benar ingin kembali bergabung ke koalisi parpol pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com