Kompas.com - 29/06/2019, 15:35 WIB
Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah semakin banyaknya TNI aktif menduduki jabatan fungsional di beberapa pos tertentu.

Hal itu dikatakan Usman saat dihubungi, Sabtu (29/6/2019).

"Risikonya adalah banjir anggota TNI aktif di jabatan-jabatan maupun pos-pos aparatur sipil negara yang sebelumnya pernah diingatkan oleh Ombudsman," ujar Usman.

Menurut dia, risiko banjirnya TNI aktif yang mendapatkan jabatan fungsional berpotensi menjadi masalah serius.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Perpres Jabatan Fungsional TNI, Ini Isinya

Alasannya, dari catatan Amnesty, terdapat 3.823 anggota TNI aktif yang sudah duduk di 10 departemen atau lembaga non pemerintah.

Rinciannya, lanjut Usman, 265 perwira tinggi, 697 kolonel, dan 2.861 di bawah pangkat kolonel. Jumlah terbanyak pun ditempatkan di Kementerian Pertahanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di Kemhan ada 2.076 anggota TNI dengan rincian 85 perwira tinggi, 427 kolonel, dan sisanya berpangkat kolonel ke bawah," kata Usman.

Usman mengatakan, Perpres ini memang bisa menjadi upaya memecahkan masalah pembinaan karier aparatur militer negara.

Akan tetapi, sebaiknya perpres ini tidak menimbulkan masalah baru di aparatur sipil negara yang kini masih mengalami berbagai tantangan birokrasi pemerintahan.

"Tampaknya pemerintah kesulitan untuk menemukan cara lain yang dapat mengakomodasi kepentigan negara para perwira menengah dan tinggi yang tidak punya jabatan di TNI," ujar Usman.

Baca juga: Debat Keempat, Prabowo Bakal Singgung Soal Penempatan Perwira TNI di Kementerian

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.