Debat Keempat, Prabowo Bakal Singgung Soal Penempatan Perwira TNI di Kementerian

Kompas.com - 29/03/2019, 23:41 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) melakukan orasi dalam kampanye terbuka di Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Kampanye terbuka tersebut dihadiri sejumlah juru kampanye nasional tim kemenangan Prabowo-Sandi serta ratusan ribu pendukung. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) melakukan orasi dalam kampanye terbuka di Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019). Kampanye terbuka tersebut dihadiri sejumlah juru kampanye nasional tim kemenangan Prabowo-Sandi serta ratusan ribu pendukung. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyatakan capresnya akan mengkritik wacana penempatan perwira TNI di sejumlah kementerian dalam debat keempat Pilpres.

Wacana tersebut sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui usulan tersebut.

Menurut Andre wacana tersebut sama halnya dengan menghidupkan dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

"Soal pertahanan kami ingin sampaikan bahwa Prabowo tidak akan melakukan dwifungsi TNI kembali seperti yang diungkapkan oleh Luhut atau pemerintah Pak Jokowi yang ingin mengembalikan dwifungsi TNI," ujar Andre saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Baca juga: Jokowi Akan Paparkan Penanganan Keamanan di Papua Saat Debat Keempat

"Itu karena adanya pejabat pamen (perwira menengah) yang banyak nonjob. Seharusnya pemerintah tidak melaksanakan itu karena itu kemunduran terhadap demokrasi dan reformasi," lanjut Andre.

Nantinya, sambung Andre, Prabowo akan mengkritik hal tersebut dan menyarankan agar pemerintah semestinya mengembangkan struktur TNI lalu menyiapkan angarannya. Dengan demikian akan ada berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, lanjut Andre, pemerintah tak perlu menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dengan menempatkan para perwira TNI di kementerian.

"TNI itu tugasnya adalah alat pertahanan, berlatih dan bertempur. Bukan kembali dwifungsi TNI. Itu adalah yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana TNI ke depan menjadi tentara yang dicintai rakyat," lanjut politisi Gerindra itu.

Baca juga: Timses Sebut Prabowo Bakal Singgung Separatisme di Papua pada Debat Keempat

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, Jokowi setuju agar rencana itu dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Hal itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri dengan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/2/2019).

"Tenaga TNI banyak yang menganggur. Ada lebih dari 500 perwira menengah kolonel yang nganggur. Saya bilang, Pak (Jokowi) ini bisa masuk," ujar Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.