Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-putusan MK, PGI Ajak Masyarakat Kembali Rajut Persahabatan

Kompas.com - 28/06/2019, 09:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia, baik pemilih dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pemilih dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

"Untuk sama-sama menghormati putusan MK ini yang bersifat final," kata Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2019).

Gomar mengimbau seluruh pihak, baik para elite maupun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk meneduhkan suasana dengan menunjukkan persahabatan sebagai sesama anak bangsa.

Baca juga: Usai Putusan MK, ICMI Berharap Pendukung Capres Tak Ribut di Medsos

"Saatnya para elite bangsa ini menunjukkan keteladanan berupa kedewasaan berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat kontestasi Pilpres lalu," ujarnya.

Gomar mengajak, seluruh elemen masyarakat yang masih berbeda pilihan politik untuk kembali bersatu menyambut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang kemungkinan bakal memerintah lima tahun ke depan.

"Untuk bersatu menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo dan Bapak KH Ma’ruf Amin untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Oktober yang akan datang," ujarnya.

Gomar meyakini presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat merangkul seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan berdasarkan pilihan politik.

"Saya percaya Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dapat merangkul semua rakyat tanpa membedakan pilihan politik, dan bertindak sebagai Presiden yang mengayomi semua kelompok masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Pasca Putusan MK, IHSG Dibuka Menguat 0,35 Persen

Selanjutnya, Gomar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia dapat memetik pelajaran berharga selama Pilpres yang lalu, dengan seluruh dinamika dan permasalahannya.

Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat terus menyempurnakan proses-proses demokrasi.

"Sebagai bangsa yang bermartabat, kita harus terus menyempurnakan proses-proses demokratisasi yang kita tempuh seraya semakin memperteguh komitmen kebangsaan kita," pungkasnya.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilpres 2019.<br /> KPU langsung menggelar rapat pleno untuk membahas persiapan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, hasil pemilu 2019.<br /> Menurut ketentuan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan 3 hari pasca putusan MK terkait sengketa pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com