Jelang Putusan MK, Bagaimana Peluang Prabowo-Sandi Menangkan Sengketa Pilpres?

Kompas.com - 27/06/2019, 08:49 WIB
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). 
Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANCalon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa media seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sangat kecil.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan, kesempatan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut tipis karena alat bukti yang disertakan tidak cukup kuat pada persidangan pembuktian di MK.

"Menurut saya sebetulnya memang kecil. Kita kan enggak lihat alat bukti surat. Banyak sekali dalil yang tidak berhasil dibuktikan oleh kuasa hukum pemohon," kata Bivitri saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: KPU: Terlalu Banyak Drama yang Dihadirkan Saksi Kubu Prabowo

Menurutnya, kubu Prabowo-Sandi juga tidak mampu menunjukan bukti-bukti tudingan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga, dalil permohonan dinilai sangat lemah.

Untuk itu, lanjutnya, kubu 02 harus menerima apa pun hasil putusan MK, karena sifatnya sudah final.

"Kalau sudah keluar (putusan), tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Itu saja, jadi ya diterima saja," ungkap Bivitri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bivitri juga melihat kinerja hakim sudah benar-benar maksimal. Untuk itu, diharapkan putusan pun akan jujur dan adil. 

Baca juga: Pakar Sebut MK Perlakukan Tim Hukum Prabowo-Sandi Secara Terhormat

"Kalau pengamatan saya, dilihat dari bagaimana hakim bertanya, mengelola sidang, saya kira tidak akan terlalu sulit untuk hakim menentukan putusan. Sudah cukup jelas, bahwa cukup banyak sebetulnya dalil yang gagal dibuktikan," ujarnya.

MK akan membacakan putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 12.30 WIB.

Sebelum menggelar sidang putusan, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan terkait Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: JEO-Pokok Perkara dan Jawaban Tergugat Sidang MK Sengketa Pilpres 2019

Kompas TV Rahmadsyah, saksi dari tim pengacara BPN Prabowo-Sandi saat sidang di Mahkamah Konstitusi ditahan di lembaga pemasyarakatan Labuhan Ruku, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Kasipidum Kejaksaan Negeri Batubara, Edy Syahjuri Tarigan menyatakan pengalihan penahanan Rahmadsyah dari tahanan kota menjadi tahanan rutan Labuhan Ruku dilakukan untuk memperlancar persidangan. Edi menegaskan penahanan ini berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menilai terdakwa tidak kooperatif selama berstatus tahanan kota. #PutusanMK #SaksiPrabowo #SengketaPilpres2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.