KPU: Terlalu Banyak Drama yang Dihadirkan Saksi Kubu Prabowo

Kompas.com - 26/06/2019, 18:00 WIB
Sejumlah saksi dari pihak pemohon diambil sumpahnya  saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ASejumlah saksi dari pihak pemohon diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menyebut, terlalu banyak drama yang dihadirkan dalam keterangan saksi paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Drama ini dipertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia, lantaran sidang terbuka untuk umum dan ditayangkan oleh banyak media massa.

"Jadi terlalu banyak drama yang menurut saya ini membahayakan karena ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Wahyu dalam sebuah diskusi di DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Jika Putusan MK Tolak Permohonan Prabowo, KPU Lakukan Penetapan 3 Hari Setelahnya

Wahyu menyinggung keterangan yang disampaikan saksi 02 bernama Beti Kristiana.

Dalam persidangan, saksi tersebut mengaku melihat tumpukan amplop resmi yang digunakan untuk menyimpan formulir C1 di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, pada 18 April 2019 pukul 19.30 WIB atau sehari setelah pencoblosan.

Saksi mengaku datang ke kantor kecamatan tersebut dari tempat tinggalnya di Kecamatan Teras, dan menempuh waktu selama tiga jam lantaran jalanan tidak beraspal.

Baca juga: KPU Sebut Pernyataan Saksi 02 soal Amplop Tak Sesuai Fakta

Menurut Wahyu, keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Terkait dengan Boyolali, Juwangi, saya orang Jawa jadi saya paham. Di Jawa itu hampir tidak ada jalan apalagi jalan kecamatan yang tidak beraspal. Terus kemudian kita juga cek ternyata Ibu Beti itu bukan warga Boyolali, tetapi warga Kabupaten Semarang," ujarnya.

Wahyu mengatakan, drama ini berbahaya lantaran tidak semua masyarakat terliterasi dengan baik.

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandiaga Mengaku Lihat Tumpukan Sampah Berupa Amplop Formulir C1

Ada sejumlah masyarakat yang literasinya terbatas, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana informasi yang fakta, mana yang opini, dan mana yang bohong.

"Nah ini menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar," kata Wahyu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X