Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Kompas.com - 26/06/2019, 21:48 WIB
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengakui sempat menerima tas hitam berisi uang yang belakangan diketahui berjumlah Rp 250 juta dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hal itu diungkapkan Romahurmuziy saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019) malam.

"Waktu itu (Haris) memberikan satu tas hitam yang diakuinya sebagai uang. Karena saya tidak membuka. Dia datang ke rumah, ketika saya kebetulan itu ada acara di luar pagi-pagi. Jadi ketika datang, saudara Haris sudah ada di rumah saya dan kemudian saya temui sebentar," kata dia.

Menurut politisi yang akrab disapa Romy itu, sebelum menyerahkan tas berisi uang, Haris mengungkapkan kehwatirannya tidak diloloskan sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Haris juga meminta saran ke Romy atas kekhawatirannya.

Baca juga: Mahfud MD: Jauh Sebelum Romy Kena OTT, Saya Sudah Ingatkan...

Saat itu, Romy mengaku mencoba menenangkan Haris.

Setelah mengungkapkan keluh kesahnya, Haris menyodorkan tas berisi uang itu ke Romy. Menurut Romy, Haris saat itu mengaku pemberian itu ikhlas dan tulus. Romy menuturkan dirinya sempat berpikiran untuk tak menerima pemberian itu.

Akan tetapi, Haris beralasan ia merasa tidak sopan jika tak memberikan uang itu. Sebab, kata Romy, Haris merasa sudah dinominasikan oleh sejumlah pihak lewat dirinya bahwa Haris dianggap patut lolos menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

"Kemudian saya menyampaikan enggak usah repot-repot Pak Haris kira-kira begitu. Tapi Pak Haris bilang tolong, Gus, ini diterima ikhlas tulus. Ya sudah di dalam tradisi ketimuran tidak pada tempatnya kita menolak apa yang disampaikan seseorang dibawa langsung. Apalagi Pak Haris datang dari Jatim sehingga waktu itu saya terima karena tas itu digeletakan," kata Romy.

Baca juga: AHY Tak Percaya Ucapan Romy soal Khofifah Terlibat Jual Beli Jabatan

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto pun meyinggung posisi Romy yang merupakan penyelenggara negara dan tak patut menerima pemberian dari pihak tertentu terkait jabatannya.

"Ya ada dalam Undang-Undang MD3 dalam peraturan dan kode etik dewan ada. Itu kenapa tanggal 28 Februari uang tersebut saya kembalikan kepada Pak Haris melalui Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, saudara Norman Zein Nahdi," kata dia.

Kepada Norman, Romy mengaku berpesan agar tas berisi uang itu dikembalikan ke Haris tanpa menyinggung perasaannya. Ia menitipkan kepada Norman lantaran sedang berada di Jakarta mengikuti rapat pimpinan nasional.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X