Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Kompas.com - 26/06/2019, 21:48 WIB
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengakui sempat menerima tas hitam berisi uang yang belakangan diketahui berjumlah Rp 250 juta dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hal itu diungkapkan Romahurmuziy saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019) malam.

"Waktu itu (Haris) memberikan satu tas hitam yang diakuinya sebagai uang. Karena saya tidak membuka. Dia datang ke rumah, ketika saya kebetulan itu ada acara di luar pagi-pagi. Jadi ketika datang, saudara Haris sudah ada di rumah saya dan kemudian saya temui sebentar," kata dia.

Menurut politisi yang akrab disapa Romy itu, sebelum menyerahkan tas berisi uang, Haris mengungkapkan kehwatirannya tidak diloloskan sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Haris juga meminta saran ke Romy atas kekhawatirannya.

Baca juga: Mahfud MD: Jauh Sebelum Romy Kena OTT, Saya Sudah Ingatkan...

Saat itu, Romy mengaku mencoba menenangkan Haris.

Setelah mengungkapkan keluh kesahnya, Haris menyodorkan tas berisi uang itu ke Romy. Menurut Romy, Haris saat itu mengaku pemberian itu ikhlas dan tulus. Romy menuturkan dirinya sempat berpikiran untuk tak menerima pemberian itu.

Akan tetapi, Haris beralasan ia merasa tidak sopan jika tak memberikan uang itu. Sebab, kata Romy, Haris merasa sudah dinominasikan oleh sejumlah pihak lewat dirinya bahwa Haris dianggap patut lolos menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

"Kemudian saya menyampaikan enggak usah repot-repot Pak Haris kira-kira begitu. Tapi Pak Haris bilang tolong, Gus, ini diterima ikhlas tulus. Ya sudah di dalam tradisi ketimuran tidak pada tempatnya kita menolak apa yang disampaikan seseorang dibawa langsung. Apalagi Pak Haris datang dari Jatim sehingga waktu itu saya terima karena tas itu digeletakan," kata Romy.

Baca juga: AHY Tak Percaya Ucapan Romy soal Khofifah Terlibat Jual Beli Jabatan

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto pun meyinggung posisi Romy yang merupakan penyelenggara negara dan tak patut menerima pemberian dari pihak tertentu terkait jabatannya.

"Ya ada dalam Undang-Undang MD3 dalam peraturan dan kode etik dewan ada. Itu kenapa tanggal 28 Februari uang tersebut saya kembalikan kepada Pak Haris melalui Sekretaris DPW PPP Jawa Timur, saudara Norman Zein Nahdi," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X