Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Mengaku Diperintah Haris Hasanuddin Kumpulkan Uang untuk Rombongan Menag Lukman

Kompas.com - 26/06/2019, 15:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Zuhri, mengaku diperintah Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, mengumpulkan uang untuk diberikan ke rombongan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Zuhri, saat itu Lukman berangkat ke Jawa Timur bersama Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan serta rombongan lainnya.

"Ya itu memang pas waktu mau melaksanakan Rakorpim di tingkat Kanwil, kami tahu-tahu dipanggil atau diminta Pak Haris. Mas saya minta tolong nanti teman-teman kalau ada yang titip uang, dibantu saya," kata Zuhri menirukan pesan Haris saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menanyakan secara spesifik siapa teman-teman yang dimaksud Zuhri. Zuhri menjawab hal itu merujuk kepada para Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Jawa Timur. Mereka mengumpulkan uang dengan kisaran Rp 500.000, Rp 1 juta, dan Rp 2 juta.

Baca juga: Saat Saksi dan Haris Hasanuddin Singgung Uang Tambahan untuk Menag di Luar Honor

"Keperluannya saya kurang tahu karena saya sebatas untuk mengumpulkan pertama siapkan antara Rp 40 sampai Rp 50 juta. Ya sudah saya hitung, inginnya enggak saya hitung. Saya hitung, saya kumpulkan," kata dia.

Menurut dia, Haris mengatakan pemberian itu untuk menyambut kedatangan Lukman beserta rombongan.

"Katanya karena sebagai orang agak ketimuran menyambut kedatangan bapak dan krunya. Kadang polisi yang harus mengawal juga kadang minta juga. Di anggaran (kegiatan) itu enggak ada, barangkali ini yang perlu pemikiran untuk Pimpinan itu," kata dia.

Jaksa KPK pun mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Zuhri yang pada intinya ia diperintah Haris mengumpulkan uang untuk menambah uang transportasi Lukman, Nur Kholis serta rombongan yang sedang berkunjung ke Jawa Timur.

"Saya pernah dipanggil oleh Haris yang menyampaikan kepada saya bahwa bila ada teman-teman kepala Kemenag kabupaten, kota memberikan, tolong diterima. Saya menanyakan itu uang apa, itu untuk penambahan uang operasi dan kedatangan tambahan Pak Menteri dan Pak Sekjen'. Betul ya?" tanya jaksa KPK mengonfirmasi BAP Zuhri tersebut.

"Iya betul," jawab Zuhri.

Baca juga: Menag: Saya Sudah Minta Ajudan Kembalikan Uang Tersebut ke Haris

Jaksa KPK pun mempertanyakan alasan para Kakanwil Kemenag se-Jawa Timur mau mengumpulkan uang untuk rombongan Lukman. Sebab, Lukman dan jajarannya pasti mendapatkan uang dinas.

Zuhri menyadari hal tersebut, karena tak ada kewajiban memberikan uang setiap Lukman Hakim dan jajarannya berkunjung. Ia juga menyadari Lukman tidak pernah mau menerima pemberian yang tidak resmi.

Ia mengaku melakukan itu hanya karena mematuhi perintah Haris.

Baca juga: Penjelasan Menag soal Gratifikasi yang Dilaporkan ke KPK Setelah Ada OTT

Zuhri memperkirakan uang yang terkumpul saat itu sekitar Rp 72 juta. Menurut dia, uang itu tidak diserahkan secara langsung.

"Yang mengambil (hasil pengumpulan uang) itu humas Kanwil namanya Kiki. Kedua atasannya (Kiki), Pak Markus, Kasubag Humas Kanwil," ujarnya.

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com