Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dinilai Tak Efektif Wadahi Suara Pemilih

Kompas.com - 24/06/2019, 12:51 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ambang batas parlemen empat persen pada Pemilu 2019 dianggap tidak efektif dan berdampak pada terbuangnya suara masyarakat secara sia-sia.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu (Perludem), Titi Anggraini, dalam diskusi ilmiah yang diselenggarakan Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

"Pemberlakuan ambang batas 4 persen jelas tidak efektif dan berdampak pada terbuangnya suara secara sia-sia. Ada 13.594.842 suara terbuang di Pemilu 2019," ujar Titi.

Titi menjelaskan, dari hasil Pemilu 2019, ada tujuh partai yang tak lolos ambang batas empat persen sehingga membuang suara dari masyarakat yang telah memilih caleg pada partai tersebut.

Karena partai tak lolos parlemen dan suara masyarakat tak terwakilkan, lanjut Titi, kenaikan ambang batas dari 3,5 menjadi 4 persen terbukti gagal dalam penyederhanaan partai.

Baca juga: Membangun Partai Politik Tepercaya Pasca-Pemilu

"Bayangkan orang sudah datang ke TPS, suaranya enggak bisa dihitung karena tidak lolos parlemen. Jadi, suara masyarakat terbuang sia-sia dan tujuan penyederhanaan partai gagal," paparnya kemudian.

Ia menyebutkan, 13.594.842 suara yang terbuang tersebut, jumlahnya hampir menyamai jumlah pemilih di Australia.

Maka dari itu, Titi mendorong adanya penyederhanaan partai yang dilakukan dengan mengedepankan asas proporsionalitas dan secara alamiah yang dapat dilakukan melalui beberapa elemen teknis sistem pemilu seperti memperkecil daerah pemilihan. 

Kompas TV Persidangan sengketa perselisihan hasil pilpres 2019 dengan agenda keterangan saksi dan ahli telah selesai dilaksanakan. Seperti apa pihak pemohon dan terkait melihat jalannya proses persidangan? Lalu bagaimana seluruh pihak yang bersengketa menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi nantinya? Simak dialognya dengan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Miftah Nur Sabri, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. #GugatanPrabowo #SidangMK #PutusanMK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com