Membangun Partai Politik Terpercaya Pasca-Pemilu

Kompas.com - 24/06/2019, 09:13 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.


PARTAI politik, meminjam istilah Hegel, bisa dibilang ‘geist’ atau ruh yang berperan mempengaruhi kualitas demokrasi. Maka tidak salah bila kemudian Clinton Rossiter, seorang ilmuwan politik mengatakan “tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai”.

Sebagai ruh yang memberi nyawa bagi demokrasi, eksistensi partai amat penting. Mereformasi partai berarti linear dengan upaya memperbaiki kualitas demokrasi.

Satu alasan paling krusial mengapa eksistensi partai vital bagi rezim demokrasi karena dengan partai, segala kepentingan politik rakyat yang beragam dapat diartikulasikan melalui mekanisme perwakilan.

Representasi politik merupakan sarana demi melembagakan lintas pendapat yang berseberangan, supaya mampu menghasilkan keputusan yang legitimate dan diterima publik (Roy C Maridris, 1967). Dengan keberadaan partai, konflik bisa diminimalkan, ragam kepentingan dapat diagregasi, dan nilai-nilai demokrasi substansial dapat diwujudkan.

Harapan pasca-Pemilu

Munculnya parpol yang terpercaya pasca-pemilu 2019, paling tidak menjadi harapan publik karena dua hal.

Pertama, ongkos politik yang mahal harus dibayar adil dengan hadirnya elite-elite dengan komitmen kerakyatan, yang teguh mengartikulasi ragam aspirasi baik dalam bentuk program kebijakan maupun undang-undang yang berpihak. Kedua, jejak-jejak buruk pengkhianatan partai pada rakyat di masa silam tidak lagi terulang.   

Singkatnya, setelah estafet politik panjang nan melelahkan, yang hingga saat ini bahkan prosesnya masih berjalan, partai diharapkan hadir dengan nafas baru.

Khususnya  komitmen mereka terhadap fungsi kepartaian, seperti tugas perwakilan, rekrutmen, artikulasi kepentingan, perumusan tujuan, sosialisasi-mobilisasi, dan pengorganisasian pemerintahan (Andrew Heywood, 2014).

Selama ini, tingkat kepercayaan publik terhadap partai begitu rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik pada tahun 2016, partai politik merupakan lembaga dengan rating paling bawah tingkat kepercayaannya, dengan persentase hanya berkisar 39.2 persen. Bandingkan dengan KPK yang mencapai 79.6 persen.

Sebab itu, peneguhan kembali fungsi kepartaian pasca-pemilu 2019 menjadi kebutuhan prioritas guna mengikis sinisme publik berkepanjangan.

Paling tidak ada empat prasyarat pokok untuk dibenahi agar parpol mampu menjadi lembaga publik terpercaya pasca-pemilu 2019.

Mengakhiri korupsi

Pertama, paling penting, tentu komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi di tubuh mereka. Maraknya korupsi yang menjerat partai, berkorelasi dan berkelindan dengan degradasi kepercayaan publik.

Stigma masyarakat melulu jelek bila merujuk partai. Partai, dalam konstruksi kognisi rakyat, diimajikan bak markas pemburu rente. Kasus korupsi, menyumbang persepsi buruk terbesar publik akan eksistensinya.

Sepanjang kasus yang ditangani KPK, korupsi tidak hanya dilandasi motif pribadi kader, namun juga lembaga.

Dalam kasus Eni Saragih (Bendahara Golkar) dan Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon), yang beritanya mengemuka beberapa waktu lalu, KPK menemukan hasil korupsi keduanya mengalir untuk kebutuhan operasional partai.

Eni Saragih mengafirmasi uang korupsi proyek PLTU Riau digunakan untuk membiayai munaslub Golkar.

Sementara Sunjaya Purwadisastra mengaku, uang korupsi yang ia dapat disumbang guna menunjang kegiatan P-DIP, tempat dia bernaung.

Ilustrasi.SHUTTERSTOCK Ilustrasi.

Dua kasus tersebut hanya miniatur dari daftar panjang kasus yang semakin mengukuhkan stereotip dan citra buruk partai di masyarakat. Partai, bukan saja bermasalah secara orang per orang, namun juga manajemen pengelolaan institusi secara keseluruhan.

Selain membuktikan bahwa sistem manajemen keuangan partai masih kacau, kasus Eni dan Sunjaya tampak paradoks.

Mulanya, kita lazim mendengar, kecilnya dana subsidi parpol kerap menjadi alasan elite atas maraknya korupsi yang membelit mereka. Elite bersikukuh partai sering kali kekurangan dana membiayai kebutuhan operasional. Alasan-alasan ini mereka pakai sebagai pembelaan.

Hal ini paradoks karena pada tahun 2018 Presiden Jokowi telah mengesahkan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

PP ini telah melipatgandakan subsidi keuangan parpol sepuluh kali lipat lebih besar, dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara.

Harusnya, bila bersandar pada argumen-argumen elite tentang kecilnya dana parpol, parpol tak lagi mencari sumber pendanaan di luar praktik lazim yang diatur dalam UU lewat beragam modus korupsi.

Praktik lazim yang dimaksud UU misalnya sumbangan dari perseorangan bukan anggota sebesar Rp 1 miliar dan sumbangan perusahaan sebesar Rp 7,5 miliar. Hal ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Belajar dari Spanyol

Persoalan korupsi di tubuh parpol perlu diakhiri supaya publik tidak semakin menaruh antipati kepada partai. Pengalaman kasus korupsi yang menerpa pengusaha kuat Spanyol, Fransisco Correa beserta jejaring politiknya di Partai Rakyat (People’s Party) yang dikenal dengan “Kasus Gurtel” pada 2009 silam bisa dijadikan pelajaran (The Guardian, 1/3/2019).

Kasus ini sebetulnya jamak di Indonesia, di mana entitas swasta berkomplot dengan elite politik dengan iming-iming feedback saling menguntungkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X