Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Masukan dari Pengusaha Kecil dan Menengah

Kompas.com - 18/06/2019, 15:49 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu asosiasi pengusaha mikro, kecil dan menengah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/6/2019) sore.

Pantauan Kompas.com, para pengusaha yang hadir berjumlah sekitar 20 orang.

Mereka merupakan anggota dari empat asosiasi, yakni Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO).

Baca juga: Ini yang Akan Dilakukan Presiden Jokowi di Pesta Kesenian Bali

Adapun Presiden Jokowi menerima para pengusaha itu di Istana, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Saat membuka pertemuan, Jokowi mengungkapkan maksud mengundang para pelaku UMKM ini ke Istana.

Kepala Negara mengaku ingin mendapatkan masukan langsung dari pelaku di lapangan.

"Saya ingin agar sore hari ini mendapatkan masukan-masukan dalam rangka mendesain kebijakan terutama yang berkaitan dengan usaha, mikro, kecil dan menengah," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Pansel Capim KPK

Jokowi menilai masukan dari para pelaku UKM ini sangat penting bagi kebijakan pemerintah ke depan. Sebab, jumlah UMKM saat ini sudah mencapai angka 62,9 juta.

"Saya juga tidak ingin tahu banyak masukannya, 1, 2 atau 3 cukup, tapi nanti bisa menetas. Kalau usulannya terlalu banyak nanti kita malah lupa," kata Presiden.

Setelah sambutan dari Jokowi, pertemuan digelar tertutup dari media. Hingga berita ini dilaporkan, pertemuan masih berlangsung.

Kompas TV Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat periode 2019-2023, Muddai Madang mendeklarasikan visi misi di hadapan induk cabang olahraga. Beberapa induk cabor, mendukung visi misi pengusaha 59 tahun ini untuk dapat menjadikan olahraga berkembang, dan bergerak ke arah industrialisasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com