Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Kompas.com - 18/06/2019, 07:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan mengatakan, Kongres V PDI-P dipercepat bukan karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

Ia mengatakan, seluruh kader partai membutuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Menurut dia, Megawati juga masih ingin menduduki jabatan Ketum.

"Enggak ada (isu mundur). Kami membutuhkan (Ibu Ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kami juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDI-P dan terbukti kemarin 2019 kami masih bisa menang," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Trimedya mengatakan, regenerasi partai tidak harus terjadi pada pimpinan tetapi juga pada pengurus di bawahnya.

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Menurut dia, para pengurus partai memahami keinginan Megawati agar ke depannya mesin partai lebih gesit.

Megawati pernah mengatakan tantangan yang paling utama PDI-P ke depannya adalah Pemilu 2024.

"Tantang yang paling riil itu nanti 2024. Kalau saya juga melihat maknanya juga seperti itu, mungkin pemikiran seperti itu perlu sehingga perlu disampaikan dari DPP, DPD, DPC nanti tentu sampai di kecamatan nanti itu bisa jalan," ujar Trimedya.

Trimedya mengatakan, dipercepatnya Kongres V partai sangat dimungkinkan sesuai dalam AD/ART.

Sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri juga memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal itu.

Baca juga: Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

"Jadi kalau seandainya melihat kepentingan politik Bu Mega menyatakan bahwa kongres itu dipercepat ya sah, karena kewenangan itu diberikan kepada ibu ketua umum," kata dia.

Bagi Trimedya, Kongres V memang harus dipercepat agar PDI-P dapat mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 sehingga dapat berjalan efektif.

"Akan lebih efektif lagi ialau seandainya sudah terbentuk dulu DPP nya baru pemerintahan bekerja," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, Kongres V partai akan dipercepat.

Kongres akan digelar pada 8 Agustus 2019 di Bali. Kongres V sedianya digelar pada 2020.

"Percepatan Kongres V, selain untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintahan negara, juga untuk menyusun seluruh agenda strategis partai pasca-Pemilu 2019 dan sebagai langkah preemptive bagi tugas ideologis-ideologis partai ke depan," ujar Hasto melalui keterangan pers, Jumat (14/6/2019).

Hasto juga menyampaikan bahwa kebijakan mempercepat kongres partai ini merupakan pemikiran dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com