Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

Kompas.com - 13/06/2019, 08:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik nasional sebagaimana diungkap kepolisian, menunjukkan ada upaya memainkan politik kekerasan oleh segelintir elite ala pembunuhan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah atau Amerika Latin.

Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tersebut sebelum terlanjur menjadi “lingkaran setan kekerasan” dalam perpolitikan Indonesia.

Charles menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, ratusan tokoh politik di Amerika Latin menjadi korban pembunuhan dari lawan politik, kartel narkotika dan kekuatan militer.

Tidak sedikit juga tokoh politik di Timur Tengah yang meninggal dunia karena dibunuh.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong hingga Rencana Pembunuhan

Misalnya, pembunuhan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, yang membawa negara tersebut kepada tradisi kekerasan yang seakan tak berkesudahan.

"Indonesia tidak memiliki ‘tradisi’ perebutan kekuasaan dengan cara-cara pembunuhan tokoh politik seperti itu. Oleh karenanya, kita sebagai anak bangsa hendaknya bersatu untuk menentang dan tidak memberi ruang sedikitpun terhadap segala bentuk politik kekerasan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6/2019).

Politisi PDI-P ini mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mencegah terjadinya pembunuhan tokoh-tokoh politik, dan menjadi benteng terdepan NKRI.

Ia berharap, kesiapsiagaan TNI-Polri dalam menjaga NKRI ini hendaknya juga diikuti dengan sikap elite yang antikekerasan dan mengedepankan cara-cara bermartabat dalam berpolitik.

Baca juga: Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

Charles menegaskan, elite politik seharusnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, sehingga tidak perlu cara-cara jalanan untuk merebutnya.

Sebaliknya, sekeras apapun pemilu tidak boleh membawa Indonesia pada sebuah lingkaran setan kekerasan.

"Perebutan kekuasaan dalam negara demokratis seperti Indonesia haruslah melalui pemilu, bukan dengan desing mesiu," kata dia.

Polisi sebelumnya mengungkap upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Baca juga: Pengacara: Kivlan Zen Tak Rencanakan Pembunuhan, Itu Hoaks

Keempat tokoh yang menjadi target itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Sementara, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target adalah Yunarto Wijaya.

Dalam jumpa pers Rabu kemarin, pihak kepolisian buka-bukaan soal keterangan para tersangka yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kedua tersangka H Kurniawan alias Iwan dan Tajudin mengaku diperintah oleh Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Kivlan sendiri saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, membantah kliennya merencanakan pembunuhan.

"Bapak Kivlan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu adalah hoaks," kata Tonin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com