Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Usul Anggaran Rp 111,42 Triliun Tahun 2020 di Rapat Komisi III DPR

Kompas.com - 17/06/2019, 19:28 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengusulkan anggaran sebesar Rp. 111,42 Triliun. Usulan itu disampaikan Polri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (17/6/2019).

Wakapolri Komjen Pol Ari Doni mengatakan, Polri mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 12,93 Triliun.

"Mohon dukungan pimpinan dan anggota komisi III kiranya Polri dapat tambahan anggaran pada penetapan anggaran tahun anggaran (TA) 2020 sebesar 12,93 triliun," kata Ari saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ari mengatakan, pagu indikatif Polri tahun 2020 sebesar Rp 89,73 triliun. Pagu indikatif itu terpenuhi 80,53 persen dari usulan Polri. Namun, apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2019 yaitu Rp 86,16 Triliun secara umum bertambah sebesar Rp 3,54 triliun atau 4,12 persen.

Baca juga: Anggaran Polri Naik Dua Kali Lipat Era Jokowi, Tito Berterima Kasih

"Alokasi pagi indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran lingkungan Polri terutama yang bersumber rupiah murni," ujar dia.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan Polri tersebut, Ari menjelaskan, usulan anggaran sebesar Rp 111,42 triliun itu, bertujuan untuk belanja pegawai sebesar Rp 50,20 triliun, belanja barang sebesar Rp 39,06 triliun dan belanja modal sebesar Rp 22,15 triliun.

"Sesuai surat Kapolri tanggal 28 Februari 2019 sebesar Ro 111, 42 Triliun, terdiri dari belanja pegawai 50,20 Triliun, belanja barang 39,06 Triliun dan belanja modal 22,15 Triliun," pungkasnya.

Adapun Pimpinan Rapat, Aziz Syamsuddin mengatakan, Komisi III akan membahas usulan anggaran Polri tersebut dengan fraksi-fraksi partai.

"Kita terima, bahwa dalam posisi-posisi mitra itu akan kita bahas nanti di dalam fraksi masing-masing untuk memberikan pandangan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com