Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Indonesia Tak Punya Tradisi Berebut Kekuasaan dengan Bunuh Tokoh

Kompas.com - 13/06/2019, 08:32 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik nasional sebagaimana diungkap kepolisian, menunjukkan ada upaya memainkan politik kekerasan oleh segelintir elite ala pembunuhan tokoh-tokoh politik di Timur Tengah atau Amerika Latin.

Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan aksi kekerasan tersebut sebelum terlanjur menjadi “lingkaran setan kekerasan” dalam perpolitikan Indonesia.

Charles menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, ratusan tokoh politik di Amerika Latin menjadi korban pembunuhan dari lawan politik, kartel narkotika dan kekuatan militer.

Tidak sedikit juga tokoh politik di Timur Tengah yang meninggal dunia karena dibunuh.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Kivlan Zen, Tersangka Berita Bohong hingga Rencana Pembunuhan

Misalnya, pembunuhan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, yang membawa negara tersebut kepada tradisi kekerasan yang seakan tak berkesudahan.

"Indonesia tidak memiliki ‘tradisi’ perebutan kekuasaan dengan cara-cara pembunuhan tokoh politik seperti itu. Oleh karenanya, kita sebagai anak bangsa hendaknya bersatu untuk menentang dan tidak memberi ruang sedikitpun terhadap segala bentuk politik kekerasan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/6/2019).

Politisi PDI-P ini mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI dan Polri yang telah mencegah terjadinya pembunuhan tokoh-tokoh politik, dan menjadi benteng terdepan NKRI.

Ia berharap, kesiapsiagaan TNI-Polri dalam menjaga NKRI ini hendaknya juga diikuti dengan sikap elite yang antikekerasan dan mengedepankan cara-cara bermartabat dalam berpolitik.

Baca juga: Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

Charles menegaskan, elite politik seharusnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, sehingga tidak perlu cara-cara jalanan untuk merebutnya.

Sebaliknya, sekeras apapun pemilu tidak boleh membawa Indonesia pada sebuah lingkaran setan kekerasan.

"Perebutan kekuasaan dalam negara demokratis seperti Indonesia haruslah melalui pemilu, bukan dengan desing mesiu," kata dia.

Polisi sebelumnya mengungkap upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Baca juga: Pengacara: Kivlan Zen Tak Rencanakan Pembunuhan, Itu Hoaks

Keempat tokoh yang menjadi target itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Sementara, pimpinan lembaga survei yang dijadikan target adalah Yunarto Wijaya.

Dalam jumpa pers Rabu kemarin, pihak kepolisian buka-bukaan soal keterangan para tersangka yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kedua tersangka H Kurniawan alias Iwan dan Tajudin mengaku diperintah oleh Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Kivlan sendiri saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, membantah kliennya merencanakan pembunuhan.

"Bapak Kivlan Zen tidak pernah merencanakan pembunuhan. Itu adalah hoaks," kata Tonin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com