Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Sebut Situasi Keamanan Jelang Sidang MK Kondusif

Kompas.com - 12/06/2019, 16:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan, situasi keamanan menjelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kondusif. Ia berharap hal tersebut terus berlanjut hingga sidang tuntas.

"Situasi keamanan sekarang baik. Diharapkan sampai jelang tanggal 24 Juni juga baik," ujar Ryamizard saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ia mengatakan, aparat keamanan harus menindak tegas pihak-pihak yang hendak berbuat kerusuhan dan menganggu jalannya sidang MK.

Mantan KSAD ini menilai, dibutuhkan pernyataan sikap dari seluruh aparat keamanan untuk menunjukkan ketegasan dalam menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya sidang.

Baca juga: Kata Maruf Amin soal Namanya Disebut dalam Gugatan MK

Ryamizard menyebut, biasanya pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya sidang terafiliasi dengan kelompok radikal.

Hingga saat ini, Ryamizard mengaku belum mendapat laporan terkait mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta menjelang sidang sengketa Pilpres berlangsung. Namun ia memastikan aparat keamanan akan mengantisipasi hal tersebut agar sidang berjalan kondusif.

"Mungkin nanti tanggal berapa saya akan bicara lagi, yang tegas gitu. Kami tidak ingin polisi ini rusak, kami tidak ingin tentara ini rusak. Karena mereka ini adalah yang menjaga persatuan dan kesatuan republik ini," kata dia.

"Ya kami secara profesional lah. Mulai sekarang kami ingatkan, nanti saya ingatkan, polisi yang mengingatkan, nanti kalau begini, hukum begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi hukum itu, ya jangan marah, gitu," lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Seperti diketahui, pada 14 Juni 2019 MK akan menggelar sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan melakukan pencegahan aliran massa ke Jakarta menjelang sidang gugatan Pemilu 2019 di MK.

Baca juga: Maruf: Tunggu Putusan MK, Jangan Apa-apa Diributkan...

"Kita mencoba untuk melakukan suatu pencegahan mengalirnya massa ke Jakarta. Ini dalam rangka pengamanan Jakarta terus-menerus ya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Pencegahan aliran massa, juga bakal dilakukan di kota-kota lainnya selain Jakarta oleh aparat kepolisian.

"Kita ingin agar persidangan MK ini merupakan kesepakatan para kontestan. Kita syukuri dan apresiasi. Harapan semuanya ini konsisten, agar keputusan MK nanti diterima semua pihak," ujarnya.

Kompas TV Jelang sidang perdana di Mahkamah Konstitusi pengamanan di sekitar area gedung ditingkatkan. Personel TNI dan Polri sudah disiagakan sejak Rabu pagi. Ratusan personil TNI dan Polri berjaga di area sekitar dan dalam gedung Mahkamah Konstitusi. #MahkamahKonstitusi #GugatanPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com