Menhan Sebut Situasi Keamanan Jelang Sidang MK Kondusif

Kompas.com - 12/06/2019, 16:49 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan, situasi keamanan menjelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) kondusif. Ia berharap hal tersebut terus berlanjut hingga sidang tuntas.

"Situasi keamanan sekarang baik. Diharapkan sampai jelang tanggal 24 Juni juga baik," ujar Ryamizard saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ia mengatakan, aparat keamanan harus menindak tegas pihak-pihak yang hendak berbuat kerusuhan dan menganggu jalannya sidang MK.

Mantan KSAD ini menilai, dibutuhkan pernyataan sikap dari seluruh aparat keamanan untuk menunjukkan ketegasan dalam menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya sidang.

Baca juga: Kata Maruf Amin soal Namanya Disebut dalam Gugatan MK

Ryamizard menyebut, biasanya pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya sidang terafiliasi dengan kelompok radikal.

Hingga saat ini, Ryamizard mengaku belum mendapat laporan terkait mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta menjelang sidang sengketa Pilpres berlangsung. Namun ia memastikan aparat keamanan akan mengantisipasi hal tersebut agar sidang berjalan kondusif.

"Mungkin nanti tanggal berapa saya akan bicara lagi, yang tegas gitu. Kami tidak ingin polisi ini rusak, kami tidak ingin tentara ini rusak. Karena mereka ini adalah yang menjaga persatuan dan kesatuan republik ini," kata dia.

"Ya kami secara profesional lah. Mulai sekarang kami ingatkan, nanti saya ingatkan, polisi yang mengingatkan, nanti kalau begini, hukum begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi hukum itu, ya jangan marah, gitu," lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Seperti diketahui, pada 14 Juni 2019 MK akan menggelar sidang perdana untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan melakukan pencegahan aliran massa ke Jakarta menjelang sidang gugatan Pemilu 2019 di MK.

Baca juga: Maruf: Tunggu Putusan MK, Jangan Apa-apa Diributkan...

"Kita mencoba untuk melakukan suatu pencegahan mengalirnya massa ke Jakarta. Ini dalam rangka pengamanan Jakarta terus-menerus ya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Pencegahan aliran massa, juga bakal dilakukan di kota-kota lainnya selain Jakarta oleh aparat kepolisian.

"Kita ingin agar persidangan MK ini merupakan kesepakatan para kontestan. Kita syukuri dan apresiasi. Harapan semuanya ini konsisten, agar keputusan MK nanti diterima semua pihak," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X