Wiranto Minta Polri Ungkap ke Publik Pengusutan Kerusuhan 21-22 Mei

Kompas.com - 10/06/2019, 13:06 WIB
Polisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam. KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESPolisi bertahan dari lemparan batu para demonstran yang ricuh di dekat gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Rabu (22/5/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Polri transparan dalam pengungkapan dalang di balik rusuh 21-22 Mei 2019 lalu di pusat Jakarta.

"Apapun hasil penyelidikan dan penyidikan, saya meminta supaya itu segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya, disampaikan kepada masyarakat sedetail-detailnya," ujar Wiranto di dalam pembukaan rapat di kantornya, Senin (10/6/2019).

"Agar apa? Agar spekulasi yang selama ini terus berkembang di masyarakat, terutama itu dengan adanya penangkapan para tokoh, dapat segera teredam dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Tangkap 447 Terduga Perusuh 22 Mei, Polri Kategorikan Peran Masing-Masing

Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.
Menurut Wiranto, apabila Polri tidak transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara itu, bisa semakin menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Bahkan, bisa jadi hal tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap penyelidikan dan penyidikan perkara.

Pernyataan Wiranto ini bukan lantaran proses di Polri selama ini tidak transparan. Namun, dia hanya mengingatkan agar Polri terus mengedepankan transparansi.

"Ini akan terus berproses. Tentu proses selama ini sudah adil, jujur dan transparan," lanjut Wiranto.

Baca juga: Kapolri: Hasil Investigasi Kerusuhan 22 Mei Akan Diungkap ke Publik

Polisi telah menangkap 447 terduga perusuh di beberapa titik di Jakarta pada 21- 22 Mei 2019.

Menurut Kepolisian, ada kelompok yang memanfaatkan aksi unjuk rasa menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan bahwa polisi saat ini sedang membagi peran pelaku yang ditangkap ke dalam beberapa kategori.

"Ini masih dibagi layer-nya, sebagian besar di layer 3-4, pelaku dan koordinator lapangan. Kalau layer 1-2 itu aktor intelektual, penyandang dana," ungkap Dedi, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2019).

Baca juga: BIN Yakin Dalang Kerusuhan 21-22 Mei Bakal Terungkap

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjamin Polri transparan dalam melakukan investigasi.

Salah satunya adalah rencana tim pencari fakta atau tim investigasi yang dibentuk Polri menggelar jumpa pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Namun, menurut Tito, hingga saat ini, tim tersebut saat ini masih bekerja menelusuri kebenaran mengenai jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei2019 lalu.

"Kalau mereka sudah pada kesimpulan, nanti dipaparkan di Komnas HAM, biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apa, memiliki data-data lain, setelah itu dilakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ujar Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X