Kapolri: Hasil Investigasi Kerusuhan 22 Mei Akan Diungkap ke Publik

Kompas.com - 06/06/2019, 09:33 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Masjid Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/6/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKapolri Jenderal Tito Karnavian di Masjid Mabes Polri, Jakarta, Rabu (5/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjamin Polri transparan dalam melakukan investigasi.

Salah satunya adalah rencana tim pencari fakta atau tim investigasi yang dibentuk Polri menggelar jumpa pers bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Namun, menurut Tito, hingga saat ini, tim tersebut saat ini masih bekerja menelusuri kebenaran mengenai jatuhnya korban dalam kerusuhan 22 Mei 2019 lalu.

"Kalau mereka sudah pada kesimpulan, nanti dipaparkan di Komnas HAM, biar nanti kami lihat Komnas HAM memiliki data apa, memiliki data-data lain, setelah itu dilakukan konferensi pers bersama, apapun hasilnya," ujar Tito di Mabes Polri, Rabu (5/6/2019).

Baca juga: Cegah Kemacetan, Kapolri Imbau Pemudik Hindari Pulang Sabtu dan Minggu

Menurut Tito, hal tersebut untuk menjamin independensi Polri dalam mengungkap fakta sebenarnya. Adapun, tim pencari fakta dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Moechgiyarto.

Selain itu, lanjut dia, tim investigasi akan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI.

Menurut Tito, tim investigasi akan mengungkap perbedaan aksi damai dan unjuk rasa dengan aksi kriminal yang sengaja membuat kerusuhan. Menurut Tito, hasil pemeriksaan Polri, ada peristiwa yang berbeda pada saat aksi di Jalan MH Thamrin dan Tanah Abang pada 22 Mei lalu.

"Kami sudah bisa membedakan antara aksi damai dalam bentuk ibadah, buka puasa sambil tarawih dan adanya aksi yang memang sengaja anarkis rusuh menyerang petugas. Ini beda peristiwa. Yang ada korban meninggal itu adalah peristiwa pada segmen kedua, bukan segmen pertama," kata Tito.

Baca juga: Tangkap 447 Terduga Perusuh 22 Mei, Polri Kategorikan Peran Masing-Masing

Menurut Tito, tim investigasi tidak hanya mencari tahu penyebab jatuhnya korban, tetapi mencari tahu siapa yang mengorganisasi massa dan membiayai aksi tersebut.

"Ingat, anggota anggota polisi itu ada keluarganya, rumah diserang. Saya pribadi kalau rumah saya diserang dengan senjata mematikan pasti saya akan bela diri. Tapi kami sedang selidiki, jatuhnya korban yang diduga perusuh menyerang ini di mana dan meninggalnya karena apa," kata Tito.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 2020, Dana Haji Diinvestasikan di Arab Saudi

Mulai 2020, Dana Haji Diinvestasikan di Arab Saudi

Nasional
Diperiksa KPK, Gamawan Fauzi Mengaku Dikonfirmasi soal Kasus Proyek Kampus IPDN

Diperiksa KPK, Gamawan Fauzi Mengaku Dikonfirmasi soal Kasus Proyek Kampus IPDN

Nasional
Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Slip Setoran Uang Rp 2 Miliar Terkait Pengurusan Kuota Impor Bawang Putih

Jaksa KPK Ungkap Slip Setoran Uang Rp 2 Miliar Terkait Pengurusan Kuota Impor Bawang Putih

Nasional
4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

Nasional
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Nasional
Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Nasional
Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X