Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seusai Shalat Id, Prabowo Silaturahim dengan Keluarga Cendana

Kompas.com - 05/06/2019, 10:11 WIB
Kristian Erdianto,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dijadwalkan bersilaturahim dengan keluarga Presiden kedua RI Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Prabowo akan langsung menuju Cendana seusai menunaikan shalat Idul Fitri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/6/2019) pagi.

"Iya ada rencana mau silaturahim ke sana (Cendana). Sebentar lagi," ujar Fadli saat ditemui seusai shalat Id di Hambalang.

Baca juga: Prabowo: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Menurut Fadli, acara silaturahim dengan keluarga Cendana merupakan agenda rutin yang dilakukan Prabowo setiap Lebaran.

Di sana, Ketua Umum Partai Gerindra itu akan bertemu dengan mantan istrinya, Titiek Soeharto, dan putri pertama Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana, atau akrab disapa Tutut.

"Kan ada senior-senior juga di situ. Ada Bu Tutut. Pak Prabowo memang setiap tahun dari dulu begitu," kata Fadli.

Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Warga Shalat Id di Masjid yang Baru Diresmikan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menunaikan shalat Id di Masjid Nurul Wathan di kawasan kediamannya. Masjid Nurul Wathan terletak di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, dan baru diresmikan oleh Prabowo pada 17 April lalu.

Baca juga: Pesan Idul Fitri, Stop Sebutan Kecebong dan Kampret

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com