Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan Pengarah OGP 2019-2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) untuk periode 2019-2022.

OGP merupakan kemitraan multilateral yang diprakarsai tahun 2011 oleh delapan negara dan merupakan kemitraan internasional di luar Persatuan Bangsa-Bangsa yang memiliki pertumbuhan negara anggota tercepat.

Kemitraan OGP saat ini telah lebih dari 80 negara di dunia. Seluruh negara tersebut saat ini mengusung tema pemerintah bersih dan modern.

Pada periode 2015-2018, Indonesia telah menjabat sebagai anggota dewan pengarah OGP.

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengapresiasi keterpilihan Indonesia ini. Hal ini disampaikannya saat berbicara di OGP Global Summit yangberlangsung di Ottawa, Kanada, Jumat, (31/5/2019).

Pada kesempatan itu, Yanuar menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa kepercayaan ini merupakan wujud dari kinerja pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bersih sekaligus modern dan akuntabel.

"Terbitnya peraturan presiden soal pencegahan korupsi, sistem pemerintah berbasis elektronik, upaya dalam mengenali penerima manfaat dari korporasi dijadikan cermin oleh komunitas internasional sebagai praktik pemerintahan yang progresif," ujar Yanuar melalui siaran persnya, Jumat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif OGP Sanjay Pradhan juga mengakui perkembangan Indonesia di bidang pemerintahan.

Menurut dia, apa yang dikerjakan Pemerintah Indonesia mampu menjadi contoh bagi negara- negara lain.

"Indonesia telah berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat sipil selalu dilibatkan di dalam penyusunan dan penerapan kebijakan," ujar Sanjay.