Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Pernyataan Bambang Widjojanto soal Pemilu 2019 Terburuk Ahistoris

Kompas.com - 27/05/2019, 22:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, pernyataan mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto yang menyebut Pemilu 2019 adalah yang terburuk, merupakan pernyataan yang menegasikan sejarah kepemiluan.

Pernyataan tersebut juga dinilai tak didasari data yang jelas.

"Pernyataan Mas Bambang Widjojanto yang menyatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia merupakan pernyataan yang ahistoris serta tidak didasarkan pada data dan argumen yang jelas," kata Pramono saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Ini Kata Presiden Jokowi soal Pernyataan Bambang Widjojanto

Pramono mengingatkan kembali pelaksanaan pemilu, khususnya yang digelar ketika Orde Baru.

Kala itu, kata Pramono, jumlah partai politik peserta pemilu dibatasi tidak boleh lebih dari tiga parpol. Tidak boleh pula ada calon presiden penantang.

Semua calon anggota legislatifnya pun harus melalui proses penelitian khusus (litsus) oleh aparat untuk dapat dinyatakan "bersih diri".

Baca juga: Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

"Penyelenggara pemilunya tidak independen karena di bawah Depdagri (Departemen Dalam Negeri), sedangkan pengawas pemilunya di bawah kejaksaan," ujar Pramono.

Tak hanya itu, berbeda dengan kondisi saat ini, pemilu kala itu tak boleh ada pemantau. Selain itu, ada sekian jumlah "kursi gratis" di DPR bagi anggota TNI-Polri.

Hal-hal tersebut tidak lagi terjadi di Pemilu 2019. Oleh karena itu, Pramono yakin pelaksanaan pemilu kali ini masih jauh lebih baik.

Baca juga: Timses Jokowi: Bambang Widjojanto Jangan Sibuk Beropini, Fokus Saja Siapkan Bukti

"Bagi saya, seberapa pun banyaknya masalah yang ada pada pemilu-pemilu pascareformasi, termasuk Pemilu 2019, sudah bisa dipastikan masih jauh lebih baik dari pemilu selama Orde Baru," katanya.

Sebelumnya, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyebut, pemilu kali ini sebagai yang terburuk pascareformasi.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pascareformasi," ujar Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah plesetan yang dilontarkan kuasa hukum badan pemenangan Prabowo-Sandi. Menurut Mahfud tugas MK tidak hanya soal menghitung data semata. Menurut Mahfud, Mahkamah Konstitusi memang menghitung bukti bukti yang bisa berujung pada perubahan jumlah suara kontenstan pemilu. Namun MK juga meneliti pelanggaran yang tidak bisa dihitung dengan jumlah. Contohnya jika ada struktur pemerintah yang turut membantu secara masif dan terstruktur memenangkan kelompok tertentu. Jika terbukti putusannya bisa pemilu ulang atau penghitungan ulang suara. #MahfudMD #MahkamahKalkulator #MahkamahKonstitusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com