KPU Sebut Pernyataan Bambang Widjojanto soal Pemilu 2019 Terburuk Ahistoris

Pernyataan tersebut juga dinilai tak didasari data yang jelas.

"Pernyataan Mas Bambang Widjojanto yang menyatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia merupakan pernyataan yang ahistoris serta tidak didasarkan pada data dan argumen yang jelas," kata Pramono saat dihubungi, Senin (27/5/2019).

Pramono mengingatkan kembali pelaksanaan pemilu, khususnya yang digelar ketika Orde Baru.

Kala itu, kata Pramono, jumlah partai politik peserta pemilu dibatasi tidak boleh lebih dari tiga parpol. Tidak boleh pula ada calon presiden penantang.

Semua calon anggota legislatifnya pun harus melalui proses penelitian khusus (litsus) oleh aparat untuk dapat dinyatakan "bersih diri".

"Penyelenggara pemilunya tidak independen karena di bawah Depdagri (Departemen Dalam Negeri), sedangkan pengawas pemilunya di bawah kejaksaan," ujar Pramono.

Tak hanya itu, berbeda dengan kondisi saat ini, pemilu kala itu tak boleh ada pemantau. Selain itu, ada sekian jumlah "kursi gratis" di DPR bagi anggota TNI-Polri.

Hal-hal tersebut tidak lagi terjadi di Pemilu 2019. Oleh karena itu, Pramono yakin pelaksanaan pemilu kali ini masih jauh lebih baik.

"Bagi saya, seberapa pun banyaknya masalah yang ada pada pemilu-pemilu pascareformasi, termasuk Pemilu 2019, sudah bisa dipastikan masih jauh lebih baik dari pemilu selama Orde Baru," katanya.

Sebelumnya, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menyebut, pemilu kali ini sebagai yang terburuk pascareformasi.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pascareformasi," ujar Bambang dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).