Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Kompas.com - 25/05/2019, 21:25 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019).  Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas. Dok Demokrat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019). Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019).

Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas.

"Kami dari partai Demokrat mengimbau dan mendesak supaya kejadian ini diungkap secara utuh," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, total ada 905 korban kerusuhan 22 Mei, termasuk delapan korban tewas. Dari delapan korban tewas, empat di antaranya karena luka tembak.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Syarief juga mengaku mendapati ada korban yang mengalami luka tembak hingga harus dioperasi di RSUD Tarakan. Ia menilai hal ini aneh karena pihak kepolisian menjelaskan tidak menggunakan peluru saat mengamankan aksi unjuk rasa.

"Karena menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka ini lukanya dari tembakan peluru. Ini Paradoks sekali ya," kata dia.

Syarief juga menyoroti banyaknya korban yang masih anak-anak atau berusia di bawah 17 tahun. Ia menilai unsur perlindungan terhadap anak juga perlu diperhatikan dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

"KPAI juga harus turun tangan. Kami harap ini yang terakhir," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang ikut dalam rombongan, menyatakan adanya korban yang rata-rata masih berusia muda tersebut merupakan pelanggaran serius.

"Saya kira ini pelanggaran serius ya. Karena pemerintah Indonesia pernah meratifikasi konvensi PBB dan ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Baca juga: Kominfo Sebut Ada 30 Berita Hoaks Selama Kerusuhan 22 Mei

Sebagai wakil rakyat dari DKI Jakarta, Taufiqurrahman juga ingin memastikan pelayanan dari RSUD Tarakan sudah tepat serta berharap tidak ada lagi biaya yang dibebani kepada korban kejadian 22 Mei 2019.

"Kami juga harap pemerintah bertanggungjawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," jelas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X