Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Kompas.com - 25/05/2019, 21:25 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019).  Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas. Dok Demokrat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019). Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019).

Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas.

"Kami dari partai Demokrat mengimbau dan mendesak supaya kejadian ini diungkap secara utuh," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, total ada 905 korban kerusuhan 22 Mei, termasuk delapan korban tewas. Dari delapan korban tewas, empat di antaranya karena luka tembak.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Syarief juga mengaku mendapati ada korban yang mengalami luka tembak hingga harus dioperasi di RSUD Tarakan. Ia menilai hal ini aneh karena pihak kepolisian menjelaskan tidak menggunakan peluru saat mengamankan aksi unjuk rasa.

"Karena menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka ini lukanya dari tembakan peluru. Ini Paradoks sekali ya," kata dia.

Syarief juga menyoroti banyaknya korban yang masih anak-anak atau berusia di bawah 17 tahun. Ia menilai unsur perlindungan terhadap anak juga perlu diperhatikan dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

"KPAI juga harus turun tangan. Kami harap ini yang terakhir," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang ikut dalam rombongan, menyatakan adanya korban yang rata-rata masih berusia muda tersebut merupakan pelanggaran serius.

"Saya kira ini pelanggaran serius ya. Karena pemerintah Indonesia pernah meratifikasi konvensi PBB dan ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Baca juga: Kominfo Sebut Ada 30 Berita Hoaks Selama Kerusuhan 22 Mei

Sebagai wakil rakyat dari DKI Jakarta, Taufiqurrahman juga ingin memastikan pelayanan dari RSUD Tarakan sudah tepat serta berharap tidak ada lagi biaya yang dibebani kepada korban kejadian 22 Mei 2019.

"Kami juga harap pemerintah bertanggungjawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," jelas dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X