Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjenguk korban kerusuhan 22 Mei di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Sabtu (25/5/2019).

Syarif meminta jatuhnya korban jiwa dan luka ini diusut tuntas.

"Kami dari partai Demokrat mengimbau dan mendesak supaya kejadian ini diungkap secara utuh," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, total ada 905 korban kerusuhan 22 Mei, termasuk delapan korban tewas. Dari delapan korban tewas, empat di antaranya karena luka tembak.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Syarief juga mengaku mendapati ada korban yang mengalami luka tembak hingga harus dioperasi di RSUD Tarakan. Ia menilai hal ini aneh karena pihak kepolisian menjelaskan tidak menggunakan peluru saat mengamankan aksi unjuk rasa.

"Karena menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka ini lukanya dari tembakan peluru. Ini Paradoks sekali ya," kata dia.

Syarief juga menyoroti banyaknya korban yang masih anak-anak atau berusia di bawah 17 tahun. Ia menilai unsur perlindungan terhadap anak juga perlu diperhatikan dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

"KPAI juga harus turun tangan. Kami harap ini yang terakhir," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang ikut dalam rombongan, menyatakan adanya korban yang rata-rata masih berusia muda tersebut merupakan pelanggaran serius.

"Saya kira ini pelanggaran serius ya. Karena pemerintah Indonesia pernah meratifikasi konvensi PBB dan ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Baca juga: Kominfo Sebut Ada 30 Berita Hoaks Selama Kerusuhan 22 Mei

Sebagai wakil rakyat dari DKI Jakarta, Taufiqurrahman juga ingin memastikan pelayanan dari RSUD Tarakan sudah tepat serta berharap tidak ada lagi biaya yang dibebani kepada korban kejadian 22 Mei 2019.

"Kami juga harap pemerintah bertanggungjawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," jelas dia.