Penyebar Hoaks Ada Brimob dari China Minta Maaf

Kompas.com - 24/05/2019, 18:24 WIB
Penyebar berita bohong perihal adanya personel Brimob dari China berinisial SDA saat dihadirkan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPenyebar berita bohong perihal adanya personel Brimob dari China berinisial SDA saat dihadirkan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebar berita bohong perihal adanya personel Brimob dari China saat mengamankan demonstrasi protes terhadap hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 mengaku menerima hoaks tersebut dari pihak lain.

Pelaku berinisial SDA tersebut telah diringkus pada Kamis (23/5/2019) pukul 16.30 WIB di daerah Bekasi, Jawa Barat.

"Jadi saya menerima berita tersebut itu dari seseorang, artinya itu bukan kreasi saya, tapi saya terus terang khilaf sehingga saya ikut menyebarkan berita tersebut," ungkap SDA saat dihadirkan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Ia tampak mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan menggunakan masker yang menutupi sebagian mukanya.

Baca juga: Polisi Tangkap Penyebar Hoaks Ada Anggota Brimob dari China

SDA pun meminta maaf kepada pihak kepolisian karena tidak berhati-hati dalam bermedia sosial.

"Pada kesempatan ini saya mohon maaf pada semua pihak terutama kepolisian bahwa ternyata saya tidak cermat dalam memanfaatkan sosial media yang ada," tutur dia.

Menurut keterangan polisi, pelaku menyebarkan hoaks tersebut ke 3-4 grup di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Aparat mengatakan, foto yang digunakan pelaku adalah swafoto seseorang di lokasi kejadian dengan para anggota.

Baca juga: [HOAKS] Personel Brimob dari China Ikut Tangani Kerusuhan

Tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b (1) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 16 Ayat 1 dan Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ancaman hukuman maksimal untuk pelaku adalah enam tahun penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X