TNI: Hoaks Video Oknum Bais Provokasi Massa

Kompas.com - 24/05/2019, 13:45 WIB
Pasukan Kostrad melambaikan tangan ke arah massa yang berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin di Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANPasukan Kostrad melambaikan tangan ke arah massa yang berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin di Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes TNI membantah informasi dari video yang viral di media sosial yang menyebut salah satu anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memprovokasi massa.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, sebuah video viral memperlihatkan pria yang diduga oknum TNI memprovokasi massa di dalam masjid di kawasan Petamburan adalah hoaks.

Mabes TNI mengklarifikasi adanya video viral di media sosial yang berjudul 'Terciduk! Diduga Oknum BAIS TNI Provokasi Massa di Aksi 22 Mei dan Menyudutkan Polri'.

Menurut dia, video itu disebut diambil seseorang di Masjid Al-Ishlah, Petamburan, pada 22 Mei 2019 pukul 11.45 WIB saat kerusuhan terjadi.

Sisriadi mengatakan, personel yang berpakaian loreng adalah anggota Yonif 315 yang BKO Kodam Jaya yang ditugaskan di Petamburan.

Personel itu sedang melakukan pendekatan kepada tokoh agama untuk menenangkan massa yang emosional.

"Tiba-tiba masuk seseorang ke dalam mesjid dan menyampaikan ujaran provokatif," katanya di Jakarta, Jumat, (24/5/2019), seperti dikutip Antara.

Berdasarkan informasi masyarakat sekitar Masjid Al-Ishlah, orang yang melakukan provokasi tersebut tidak dikenal dan bukan warga Petamburan.

"Informasi yang disebar bersama video itu adalah hoaks Data tentang Serma Aris dalam video viral tersebut adalah data palsu yang dibuat orang yang tidak tahu tentang TNI AD," jelasnya.

Ia mengemukakan, informasi yang disebar bersama video itu adalah hoaks. Data tentang Serma Aris dalam video viral tersebut adalah data palsu yang dibuat orang yang tidak tahu tentang TNI AD. Ada beberapa data yang menunjukkan kepalsuan itu.

Pertama, sambung dia, penyebutan nama ditambah pangkat dan korps Serma Inf Aris adalah data palsu. Informasi yang benar ialah Bintara TNI AD dan tidak memiliki korps.

Data palsu lainnya ialah anggota itu disebut sebagai lulusan Sekolah Calon Bintara (Secaba) 2005.

Padahal, anggota tersebut merupakan lulusan Secaba 2005 yang akan berpangkat Serma paling cepat 1 April 2021.

Berdasarkan daftar nominatif personil Yonif 315, tidak ada anggota Yonif 315 bernama Serma Aris.

Kesimpulannya, informasi yang disebarluaskan bersama video yang diunggah dari YouTube adalah hoaks yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan TNI dan untuk melemahkan soliditas TNI-Polri.

"TNI tetap berkomitmen untuk mem-back up Polri dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019," tegasnya.



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X