PAN dan Demokrat Dinilai Tak Etis jika Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 23/05/2019, 22:47 WIB
Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSISKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti departemen politik dan perubahan sosial dari lembaga CSIS Arya Fernandes mengatakan, wacana bergabungnya PAN dan Demokrat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen.

Seperti diketahui PAN dan Demokrat pada Pilpres 2019 tergabung dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan tersebut, menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalah suara dari Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi Pilpres 2019.  

Namun, menurut Arya, tak etis jika kedua partai tersebut memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Kalau Anda pada pemilihan presiden berbeda dengan Jokowi tiba-tiba Anda datang, dari sisi etika politik itu kan tidak etis, tidak positif," kata Arya saat ditemui di Populi Center, Jakarta, Kamis (23/5/2019).


Baca juga: KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2019, SBY Sampaikan Sikap Demokrat Hari Ini

Arya mengatakan, putusan bergabungnya kedua parpol itu ada di tangan Jokowi. "Apakah dia ingin memperkuat Parlemen atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain, PAN harus memiliki keuntungan jika bergabung dengan Jokowi. Partai yang terbentuk di era reformasi ini memiliki rencana politik lima tahun ke depan dan merasa keputusan dukungan terhadap  Prabowo-Sandiaga ternyata tidak berpengaruh pada peningkatan suara di Pemilu 2019.

Sedangkan untuk Demokrat, Arya menilai, jika partai tersebut bakal tak punya ruang untuk beraktualisasi jika tidak bergabung dengan koalisi Jokowi. Terutama untuk Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PAN Mengaku Tak Bahas soal Koalisi

"Tapi kalau dia (AHY) ada di dalam (pemerintah) jadi menteri dia punya aktualisasi politik yang tinggi dapat publikasi dikenal banyak orang lagi, kalau dia berada di luar kan dia enggak punya momentum berkreasi secara politik," pungkasnya.

Diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dua kali melakukan pertemuan dengan presiden Joko Widodo.

Hal serupa juga dialami oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut membuat publik menduga PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Joko Widodo.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X