Menteri Agama Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Romahurmuziy

Kompas.com - 23/05/2019, 10:06 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Lukman diketahui sudah berada di dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sejak pukul 09.00 WIB.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: KPK Minta Keterangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin


Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Baca juga: Hampir 4 Jam Diperiksa, Menteri Agama Sebut Penyidik KPK Profesional

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Pengamat: KPK Dapat Usut Kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda

Nasional
KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jayapura

Nasional
Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Sambut Hari Antikorupsi, KPK Akan Gelar Festival Musik, Festival Film, hingga Diskusi Integritas Parpol

Nasional
Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Bertemu Menhan Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan Maritim

Nasional
Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Nasional
Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Bambang Soesatyo: Penunjukan Irjen Listyo sebagai Kabareskrim Sangat Tepat

Nasional
Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Nasional
Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Usai Perpanjangan Penahanan di KPK, Eks Bos Lippo Cikarang Sampaikan Harapan ke Jokowi dan Firli

Nasional
Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Lagi, Kapolri Mutasi Komjen Firli Bahuri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Presdir Lippo Cikarang

Nasional
Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Nasional
Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Calon Hakim MK Diharapkan Tak Hanya Paham Persoalan Tata Negara

Nasional
ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Nasional
Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Jokowi Prediksi Dalam 5 Tahun Pemerintah Tak Lagi Impor Bahan Petrokimia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X