Mahfud MD Dukung Aparat Bertindak Tegas demi Keselamatan Rakyat

Kompas.com - 22/05/2019, 17:48 WIB
Massa melempari batu saat terjadi kericuhan di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kericuhan terjadi sejak selasa (21/5/2019) malam dan berlangsung hingga Rabu siang KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZESMassa melempari batu saat terjadi kericuhan di Jalan Brigjen Katamso, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kericuhan terjadi sejak selasa (21/5/2019) malam dan berlangsung hingga Rabu siang

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung aparat Kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya menganggu keamanan nasional.

Menurut Mahfud, tindakan tegas harus dipilih demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara.

"Ini adalah gerakan penganggu keamanan," kata Mahfud dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Tidak Beri Ruang Perusuh yang Merusak Negara

Mahfud mengaku memantau aksi demo yang berakhir kerusuhan, Selasa kemarin, hingga Rabu pagi. Ia melihat ada kelompok yang memanfaatkan situasi.

Setelah kerusuhan, Mahfud melihat ada upaya memprovokasi rakyat seakan-akan aparat keamanan tengah berperang melawan kekuatan politik yang ingin menegakkan demokrasi terkait pemilu 2019.

Padahal, kata Mahfud, konflik yang terjadi bukan lagi terkait kontestan Pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Baca juga: Wiranto: Kami Sudah Tahu Dalang Kerusuhan

Pasalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memutuskan akan mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Apalagi, kata Mahfud, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sudah menegaskan tidak akan mengikuti gerakan yang tidak sesuai konstitusi.

Dalam upaya penanganan situasi, Mahfud melihat Kepolisian menghadapi dilema, apakah bertindak tegas atau diam untuk menunjukkan aparat tidak bertindak sewenang-wenang.

"Polisi sudah sangat sabar. Dituduh-tuduh, seakan-akan ditantang. Sudah jelas sekali ingin ada keributan," kata Mahfud.

"Tindakan tegas harus dipilih. Karena di dalam hukum ada dalil yang mengatakan, keselamatan rakyat, bangsa, dan negara lebih tinggi dari hukum yang ada atau merupakan hukum yang tertinggi," tambah Mahfud.

Baca juga: Polri Duga Kerusuhan Direncanakan, Begini Kronologinya

Mahfud menegaskan, tindakan cepat dan tegas harus dilakukan aparat keamanan untuk keselamatan rakyat.

Saat ini, ia menilai rakyat sudah gelisah. Apalagi rakyat sudah terpapar hoaks seakan-akan kekerasan dilakukan aparat.

"Aparat punya hak untuk melakukan itu agar rakyat menjadi tenang dan tidak melebar kemana-mana," kata Mahfud.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X