Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dukung Aparat Bertindak Tegas demi Keselamatan Rakyat

Kompas.com - 22/05/2019, 17:48 WIB
Sandro Gatra

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung aparat Kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya menganggu keamanan nasional.

Menurut Mahfud, tindakan tegas harus dipilih demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara.

"Ini adalah gerakan penganggu keamanan," kata Mahfud dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Tidak Beri Ruang Perusuh yang Merusak Negara

Mahfud mengaku memantau aksi demo yang berakhir kerusuhan, Selasa kemarin, hingga Rabu pagi. Ia melihat ada kelompok yang memanfaatkan situasi.

Setelah kerusuhan, Mahfud melihat ada upaya memprovokasi rakyat seakan-akan aparat keamanan tengah berperang melawan kekuatan politik yang ingin menegakkan demokrasi terkait pemilu 2019.

Padahal, kata Mahfud, konflik yang terjadi bukan lagi terkait kontestan Pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Baca juga: Wiranto: Kami Sudah Tahu Dalang Kerusuhan

Pasalnya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memutuskan akan mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Apalagi, kata Mahfud, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga sudah menegaskan tidak akan mengikuti gerakan yang tidak sesuai konstitusi.

Dalam upaya penanganan situasi, Mahfud melihat Kepolisian menghadapi dilema, apakah bertindak tegas atau diam untuk menunjukkan aparat tidak bertindak sewenang-wenang.

"Polisi sudah sangat sabar. Dituduh-tuduh, seakan-akan ditantang. Sudah jelas sekali ingin ada keributan," kata Mahfud.

"Tindakan tegas harus dipilih. Karena di dalam hukum ada dalil yang mengatakan, keselamatan rakyat, bangsa, dan negara lebih tinggi dari hukum yang ada atau merupakan hukum yang tertinggi," tambah Mahfud.

Baca juga: Polri Duga Kerusuhan Direncanakan, Begini Kronologinya

Mahfud menegaskan, tindakan cepat dan tegas harus dilakukan aparat keamanan untuk keselamatan rakyat.

Saat ini, ia menilai rakyat sudah gelisah. Apalagi rakyat sudah terpapar hoaks seakan-akan kekerasan dilakukan aparat.

"Aparat punya hak untuk melakukan itu agar rakyat menjadi tenang dan tidak melebar kemana-mana," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com