Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu Besok, Polisi Kembali Tutup Ruas Jalan di Depan Bawaslu

Kompas.com - 21/05/2019, 19:48 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian berencana kembali menutup ruas jalan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2019). Pasalnya, kemungkinan massa akan berkumpul kembali di depan Bawaslu.

"Ya ada kemungkinan besok ditutup lagi karena diprediksi akan terjadi penumpukkan massa. Maka, rekayasa arus lalu lintas tetap dipersiapkan besok," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Demo Berlangsung Sejak Siang, Ini Tanggapan Komisioner Bawaslu

Untuk rekayasa jalan, lanjutnya, kepolisian sudah mempersiapkannya secara maksimal. Skenario mengantisipasi penumpukkan massa dalam jumlah besar juga akan dilakukan.

Adapun untuk massa yang berkumpul di Bawaslu hari ini, seperti diungkapkan Dedi, sedang diupayakan pembubaran massa dengan cara persuasif.

"Untuk hari ini mereka (massa) meminta sampai dengan berbuka puasa lalu sholat maghrib. Setelah itu mereka bubar dan kembali ke daerah masing-masing, sekarang sih tinggal sebagian kecil ya," jelas Dedi.

Baca juga: Titiek Soeharto Sambangi Pengunjuk Rasa di Depan Kantor Bawaslu

Seperti diketahui, pada Selasa (21/5/2019), sekitar pukul 11.30 WIB, jalan di depan Gedung Bawaslu sudah terlihat kosong hingga kawasan depan Plaza Indonesia. Hal itu dikarenakan penutupan ruas jalan sekitar Bawaslu untuk mengantisipasi aksi massa.

Berjejer pula beberapa kendaraan taktis di depan Gedung Bawaslu, misalnya kendaraan pengurai massa dan pembawa kawat pembatas.

Aksi massa itu digelar usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi pada Selasa dini hari (21/5/2019) pukul 01.46 WIB.

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak untuk menindaklanjuti laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan pemilihan umum terstruktur, sistematis, dan masif.<br /> <br /> Penolakan laporan oleh Bawaslu karena bukti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. #kecuranganpemilu #bawaslu #pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok E-mail Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com