Hadapi Sengketa Pemilu, MK Sudah Siapkan Diri Setahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempersiapkan penanganan permohonan perkara 1210807200343464 hasil pemilu (PHPU) 2019 satu tahun sebelumnya. Kesiapan tersebut meliputi mekanisme kerja, sumber daya manusia (SDM), hingga regulasi.

"Yang penting kita lebih siap saja dan telah dipersiapkan sejak 1 tahun terakhir untuk penanganan PHPU. Pemilu 2019 ini memang persiapannya lebih besar karena pileg dan pilpres dilaksanakan serentak," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Fajar menjelaskan, proses pengajuan PHPU Pemilu 2019 akan berjalan dengan lancar karena sistemnya telah siap secara daring maupun tidak.

Pihak MK, lanjutnya, sudah mempersiapkan enam poin. Poin pertama, regulasi. Poin kedua, Sumber Daya Manusia termasuk koordinasi pengamanan dengan TNI dan Polri.

Baca juga: MK Ingatkan Peserta Pemilu untuk Kumpulkan Bukti yang Kuat dan Berkualitas

Kemudian poin ketiga, sarana-prasarana persidangan. Poin keempat, melakukan bimbingan teknis hukum acara kepada seluruh pemangku kepentingan MK. Poin kelima, penyediaan aplikasi berbasis TIK. Dan, poin keenam kultur integritas.

"Seluruh sistem di MK sudah siap. Proses pengajuan PHPU pun sudah kita sosialisasikan ke peserta pemilu melalui bimbingan teknis yang kita selenggarakan," ungkapnya kemudian.

Adapun MK menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 dari Selasa (21/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019) dini hari. Pelayanan di MK berlangsung 24 jam.

Proses pendaftaran gugatan hasil pemilu di MK dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa dini hari (21/5/2019).