Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanda-tanda Kemenangan Jokowi Sudah Terpola Sejak Pilkada 2018

Kompas.com - 20/05/2019, 19:40 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips J Vermonte berpendapat proses Pemilihan Presiden 2019 saat ini merupakan rangkaian kegiatan pemilu sejak tahun 2014.

Khususnya terkait pilkada serentak yang berlangsung pada 2017 dan 2018. Philips menilai hasil pilkada tersebut seolah memberi pola dan tanda atas menangnya calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Pada akhirnya, pola ini bisa dibaca untuk memprediksi siapa yang akan maju sebagai capres pada 2024.

"Pada pilkada serentak 2017 ada satu yang paling kontroversial yaitu Pilkada DKI. Tentang tumbangnya Ahok dan terpilihnya Anies," ujar Philips dalam diskusi di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Kemenangan Jokowi karena Peran Parpol, Pemerintahan Baru Dinilai Mudah Diintervensi

Philips mengatakan setelah itu seolah-olah terjadi dikotomi ideologis seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Namun, Pilkada 2018 yang dilakukan serentak di 171 daerah jauh lebih menarik. Philips melihat ada kesamaan tipe pemimpin yang terpilih dalam Pilkada 2018.

"Pilkada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan memperlihatkan hasilnya adalah the rise of urban leadership karena yang terpilih itu para teknokrat ," ujar Philips.

Menurut dia, baik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah masuk dalam kategori teknokrat. Mereka merupakan tokoh yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan.

Baca juga: Situng 91 Persen: Jokowi-Maruf Unggul 78 Juta Suara

"Jadi memang betul ada tren konsenrvatisme di 2017. Tetapi ada waktu-waktu di mana masyarakat memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan problem urban," ujar Philips.

Jika trennya benar seperti ini, Philips mengatakan wajar jika pada Pilpres 2019 ini Jokowi terpilih kembali. Sebab, Jokowi termasuk teknokrat yang sudah berkiprah sejak menjabat sebagai wali kota di Solo.

Dengan kondisi itu, Philips mengatakan cukup beralasan jika menyebut tren pemimpin yang dipilih masyarakat adalah para teknokrat. Dia menilai tren ini bisa jadi masih diinginkan masyarakat pada Pilpres 2024 nanti.

"Dan saya tidak akan heran kalau 2024 nanti yang mencalonkan (dalam Pilpres) adalah gubernur-gubernur ini," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com