Kemenangan Jokowi karena Peran Parpol, Pemerintahan Baru Dinilai Mudah Diintervensi

Kompas.com - 20/05/2019, 18:45 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.Fabian Januarius Kuwado Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin diyakini akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan elemen yang paling berperan dalam kemenangan Jokowi kali ini adalah partai politik.

"Tidak bisa dikatakan kemenangan kali ini hanya karena sosok Jokowi, tetapi ada peran partai yang menonjol dibandingkan tahun 2014," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Senin (20/5/2019).

Bambang membandingkan kekuatan parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla didukung koalisi partai sebesar 39,93 persen. Namun Jokowi-JK berhasil menang dengan perolehan suara 53,15 persen.

Artinya sosok Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lebih berperan dalam meraih kemenangan dibandingkan faktor partai politik pendukungnya.


Baca juga: Waketum PAN: Kami Hormati Apapun Hasil Pilpres 2019 yang Akan Diumumkan KPU

Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi dan Ma'ruf Amin didukung dengan kekuatan partai politik yang perolehan suaranya di atas 50 persen. Kemenangan Jokowi-Ma'ruf berdasarkan hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sekitar 55 persen suara.

Menurut Bambang, ini menunjukan partai politik punya andil besar atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Bambang mengatakan ada dampak yang mungkin bisa terjadi akibat kondisi ini. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dikhawatirkan akan lebih rapuh dan mudah diintervensi.

"Implikasinya, hak prerogatif presiden lebih mudah diintervensi. Lalu kabinet lebih kompromistis terhadap kemauan partai," ujar Bambang.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X