Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Tenaga Kerja Indonesia Harus Naik Kelas

Kompas.com - 20/05/2019, 16:52 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa penguatan alokasi anggaran program prioritas akan difokuskan pada empat sektor, salah satunya sektor pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sementara ketiga sektor lainnya yakni perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional.

"Sesuai tema kebijakan fiskal 2020, penguatan alokasi anggaran program prioritas akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional yang mendukung akselerasi daya saing," ujar Sri Mulyani saat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Polda Metro Jaya Buka Desk Tenaga Kerja, Tampung Aduan Ketenagakerjaan

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

Sehingga masyarakat memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

Menurut dia, kualitas tenaga kerja indonesia saat harus mengalami peningkatan menjadi tenaga kerja terampil.

"Kualitas tenaga kerja indonesia harus naik kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil, menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang baik dan terampil," ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Sri Mulyani, program-program perlindungan sosial yang komprehensif terus dikembangkan.

Baca juga: Langkah Kemnaker Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Bekasi

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas arus orang dan barang.

Jaringan digital juga dikembangkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0.

"Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan lapangan kerja," kata Sri Mulyani.

Kompas TV Catu bin Kardi, tenaga kerja Indonesia asal Desa Bondan, Indramayu, Jawa Barat kini sedang memperjuangkan 2 hal penting dalam hidupnya. Yakni berjuang melawan kanker yang sedang dideritanya dan memperjuangkan upahnya yang menjadi haknya selama 27 tahun bekerja di Arab Saudi. Selama 27 tahun bekerja Catu mengaku tak pernah mendapatkan upah. Dan mirisnya setelah majikannya mengetahui bahwa Catu menderita kanker stadium IV, ia kemudian dipulangkan ke tanah air dengan tangan kosong. Menurut Catu, majikan tidak memberikan gaji selama 27 tahun ini berdalih, gajinya sudah digunakan untuk pembuatan paspor dan kartu identitas dirinya. Namun Catu tak mau tinggal diam. Ia meminta bantuan hukum untuk mendapatkan hak yang belum pernah diterimanya selama bekerja 27 tahun. #TKI #ArabSaudi #TKITidakDigaji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com