Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Sejumlah TKI Sulit Memilih karena Paspor Ditahan Majikan

Kompas.com - 29/04/2019, 18:33 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad Afifuddin, menyatakan, salah satu kendala tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri tidak bisa mencoblos saat Pemilu 2019 adalah tak ada izin dari perusahaan atau majikan tempat mereka bekerja.

"Buruh migran atau TKI juga banyak ditahan passport-nya oleh majikan. Tidak semua majikan itu kooperatif untuk memperbolehkan karyawannya memilih," ujar Afifuddin dalam diskusi bertajuk "Tantangan Pemilu 2019 bagi Pekerja Migran dan Masyarakat Adat" di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Afifuddin menyebutkan, permasalahan yang dialami TKI tersebut banyak terjadi di negara Timur Tengah dan Asia. Hal itu menjadi catatan sendiri bagi Bawaslu untuk evaluasi pemilu ke depan.

Baca juga: Di Hong Kong, TKI yang Paspornya Ditahan Majikan Tak Bisa Nyoblos

Pendataan pemilih TKI, lanjutnya, juga sulit bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya, mendata daftar pemilih tetap (DPT) TKI tidak mudah membuatnya dibandingkan di dalam negeri.

"Pencatatan pemilih di luar negeri juga jadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Bawaslu sendiri ada di 34 negara yang jumlah pemilihnya lebih dari 5.000. Kalau ada warga negara jumlah pemilihnya lebih dari 5.000, maka kita membuat pengawas luar negeri," ungkapnya kemudian.

Sementara itu, peneliti dari Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay menambahkan, antusiasme pemilih di luar negeri, khususnya TKI relatif tinggi. Namun demikian, antusiasme tersebut tidak bisa terwadahi dengan baik karena kesiapan petugas.

Baca juga: Kisah TKI di Singapura Gagal Nyoblos karena Tak Dapat Izin Majikan

"Antusiasme yang tinggi itu berakhir dengan kekecewaan karena penyelenggara tidak cukup siap menghadapi situasi ini," paparnya.

Diakui Hadar, mendata pemilih TKI memang tidaklah mudah. Ia juga senada dengan Afifufuddin bahwa TKI sulit menggunakan hak pilihnya lantaran paspornya ditahan majikan.

"Itu juga persoalan, ditambah lagi kita punya para pekerja migran yang statusnya ilegal," ucap Hadar.

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu menyebut jumlah panitia pengawas yang meninggal mencapai 55 orang, angka ini belum termasuk 500 Panwas yang sakit ataupun menjadi korban kekerasan. Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan banyaknya korban akan menjadi evaluasi bagi Bawaslu. #bawaslu #panwaslu #pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com