Kemenaker Buka Posko Pengaduan THR

Kompas.com - 20/05/2019, 15:53 WIB
Warga menukarkan uang di mobil kas keliling bank di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Bank Indonesia dan bank umum menyelenggarakan penukaran uang baru dengan maksimal penukaran Rp3,9 juta per orang perhari mulai 13 Mei hingga 1 Juni 2019 guna membantu masyarakat mendapatkan uang pecahan selama Ramadhan dan kebutuhan Lebaran. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menukarkan uang di mobil kas keliling bank di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Bank Indonesia dan bank umum menyelenggarakan penukaran uang baru dengan maksimal penukaran Rp3,9 juta per orang perhari mulai 13 Mei hingga 1 Juni 2019 guna membantu masyarakat mendapatkan uang pecahan selama Ramadhan dan kebutuhan Lebaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Tahun 2019.

Posko tersebut bertempat di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Gedung B Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

"Posko dibuka mulai hari ini sampai dengan 10 Juni 2019," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara.

Posko tersebut bertugas memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.


Posko ini merupakan posko tahunan yang dibentuk setiap menjelang perayaan Idul Fitri.

Menurut Hanif, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi ke posko pada 2017 sebanyak 2.390 orang. Sementara pada 2018, ada sebanyak 606 orang yang berkonsultasi.

Untuk pengaduan THR pada tahun 2018 ada 318 pengaduan, menurun 25 persen dari tahun 2017 yang sebanyak 412 pengaduan.

Di samping posko ini, pihaknya juga membuka sistem pengaduan THR secara daring untuk memudahkan pelaporan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembayaran THR.

Menaker menegaskan THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menteri menyebut, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerjanya, akan dikenakan denda.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X