Mengaku Tak Terima Suap, Bupati Talaud Merasa Alami Pembunuhan Karakter

Kompas.com - 17/05/2019, 15:48 WIB
Bupati nonaktif Talaud, Sri Wahyumi Maria bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jumat (17/5/2019). Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarBupati nonaktif Talaud, Sri Wahyumi Maria bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jumat (17/5/2019). Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Talaud nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip kembali mengungkapkan keheranannya dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Keheranan itu lantaran tak merasa pernah menerima barang-barang mewah yang disebutkan KPK dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

"Saya merasa, sebagai pembunuhan karakter untuk saya. Karena saya tidak pernah memegang barang bukti. Barang bukti pun tidak ada (di) saya. Saya dibawa ke sini (ke KPK)," kata Sri Wahyumi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Hari Ini, Bupati Talaud Non-aktif Sri Wahyumi Berulang Tahun di Tahanan KPK

Meski demikian, ia mengetahui pengusaha Bernard Hanafi Kalalo membelikan sejumlah barang mewah untuk dirinya. Bernard saat ini juga berstatus sebagai tersangka.

"Pak Bernard membelikan barang itu, membelikan ya, bukan memberikan. Karena kalau memberikan, saya sudah menerima, saya tidak pernah menerima barang itu," katanya.

"Lagian itu enggak ada kaitannya dengan jabatan saya, kan tinggal dua bulan. Apa yang bisa saya lakukan? Kewenangan saya tinggal dua bulan," sambungnya.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti berupa tas, jam, dan perhiasan mewah serta uang dengan nilai sekitar Rp 513.855.000.

KPK menduga barang-barang mewah itu rencananya diberikan sebagai hadiah ulang tahun Sri Wahyumi pada awal Mei.

Rincian barang dan uang yang diamankan KPK adalah, tas merk Channel senilai Rp 97,36 juta, jam tangan merk Rolex senilai Rp 224,5 juta dan tas merek Balenciaga senilai Rp 32,99 juta.

Kemudian anting berlian merk Adelle senilai Rp 32,07 juta, cincin berlian merk Adelle senilai Rp 76,92 juta dan uang tunai sekitar Rp 50 juta.

Baca juga: Ditahan KPK, Bupati Nonaktif Talaud Kemungkinan Ajukan Praperadilan

Barang tersebut dibeli oleh Bernard Hanafi Kalalo. Pada Minggu malam, 28 April 2019, Bernard bersama anaknya membeli barang mewah tersebut di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

Tim KPK pada 29 April 2019, mengamankan Bernard bersama orang kepercayaan Sri Wahyumi, Benhur Lalenoh. KPK juga menyita barang-barang mewah tersebut.

KPK menduga barang-barang mewah itu bagian dari fee sekitar 10 persen terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Permintaan fee itu disampaikan lewat Benhur. Kedua pasar itu adalah Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Sri Wahyumi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X