Wiranto: Kalau Menolak Sendirian Enggak Apa-apa, tetapi Kalau Hasut Rakyat, Ini Masalah

Kompas.com - 16/05/2019, 20:38 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.ANTARA FOTO/Renald Ghifari Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihak yang menolak hasil pemilu namun enggan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.

Menurut dia, hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.

Baca juga: Penolakan Prabowo Tak Berdampak pada Legalitas, Hasil Pemilu Tetap Sah


"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.

Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.

Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Alasan untuk Tak Menerima Hasil Pemilu

Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.

Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Oleh karena itu rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.

"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X