Wiranto: Kalau Menolak Sendirian Enggak Apa-apa, tetapi Kalau Hasut Rakyat, Ini Masalah

Kompas.com - 16/05/2019, 20:38 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras. ANTARA FOTO/Renald GhifariMenko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihak yang menolak hasil pemilu namun enggan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.

Menurut dia, hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.

Baca juga: Penolakan Prabowo Tak Berdampak pada Legalitas, Hasil Pemilu Tetap Sah

"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.

Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.

Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Alasan untuk Tak Menerima Hasil Pemilu

Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.

Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Oleh karena itu rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.

"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Wapres Ma'ruf: Angka Kemiskinan Bertambah, Kita Menghadapi Tugas Berat

Nasional
Luncurkan Aplikasi 'Jaga Bansos', Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Luncurkan Aplikasi "Jaga Bansos", Ketua KPK Ingatkan 8 Rambu Pencegahan Korupsi

Nasional
Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Forum Pemred Desak Polisi Proses Pelaku Teror terhadap Wartawan

Nasional
Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 29 Mei, Ada 49.212 ODP dan 12.499 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Wapres Ma'ruf Amin: Walau New Normal, Masyarakat Harus Tetap Produktif

Nasional
Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Pasien Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia Bertambah 24, Total Jadi 1.520 Orang

Nasional
KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

KSAU Lantik Sembilan Pejabat Strategis TNI AU, Ini Nama-namanya

Nasional
Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 252, Kini 6.492 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 29 Mei, Sudah 300.545 Spesimen yang Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Infrastruktur Jalan Terus, Pemerintah Resmikan 4 Ruas Tol Bulan Depan

Nasional
UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X