Wiranto: Kalau Menolak Sendirian Enggak Apa-apa, tetapi Kalau Hasut Rakyat, Ini Masalah

Kompas.com - 16/05/2019, 20:38 WIB
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.ANTARA FOTO/Renald Ghifari Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihak yang menolak hasil pemilu namun enggan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.

Menurut dia, hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.

Baca juga: Penolakan Prabowo Tak Berdampak pada Legalitas, Hasil Pemilu Tetap Sah


"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.

Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.

Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Alasan untuk Tak Menerima Hasil Pemilu

Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.

Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Oleh karena itu rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.

"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X