"Penolakan Prabowo Tak Berdampak pada Legalitas, Hasil Pemilu Tetap Sah"

Kompas.com - 16/05/2019, 19:07 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas menyebutkan, peserta pemilu punya tanggung jawab atas hasil pemilu.

Jika ada pihak yang menolak hasil pemilu tanpa disertai bukti, maka hal itu adalah bentuk kesewenang-wenangan.

Sigit menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyakan akan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Baca juga: Moeldoko: Prabowo Itu Patriot, Kesatria

"Sikap penolakan atas hasil pemilu tanpa menghadirkan bukti yang dapat diuji dalam proses yang otoritatif merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Ia ingin menang sendiri di luar mekanisme demokrasi yang telah disepakati," kata Sigit saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

"Sikap ini berbahaya bagi pelembagaan demokrasi," lanjut dia.

Sigit mengatakan, keptusan KPU harus diterima. Jika berselisih pendapat tentang hasil pemilu, yang harus dilakukan adalah menggunakan mekanisme demokrasi sesuai koridor hukum.

"Mengambil jalur di luar kerangka hukum pemilu yang telah disediakan sangat berpotensi mengadu domba rakyat. Ini sangat berbahaya," ujar Sigit.

Baca juga: Patahkan Tuduhan Kecurangan, TKN Pakai Data Milik BPN Prabowo-Sandiaga

Meski demikian, Sigit menegaskan, siap apun pihak yang menolak hasil pemilu, termasuk Prabowo, tak akan berpengaruh pada legalitas pemilu.

"Penolakan Prabowo (terhadap hasil pemilu) tidak memiliki dampak legalitas hasil pemilu. Hasil pemilu tetap sah," kata Sigit.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Tim Advokasi Novel Laporkan Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ke Propam Polri

Nasional
Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Polisi Selidiki Laporan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna di Medsos

Nasional
Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Nasional
Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD Akan Panggil Kemendagri, Kemendagri, dan Polri-Kejagung

Nasional
Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Survei LSI: 74,8 Persen Masyarakat di Zona Merah Covid-19 Merasa Ekonominya Memburuk

Nasional
Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Ribuan Personel TNI, 24 KRI, dan 10 Pesawat AL Latihan Tempur Akhir Pekan Depan

Nasional
Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Pemerintah Diminta Tentukan Standar Harga Rapid Test Covid-19

Nasional
ICJR: 2020 Masih Punya Pasal Penghinaan Presiden, Malu Sama Soekarno...

ICJR: 2020 Masih Punya Pasal Penghinaan Presiden, Malu Sama Soekarno...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X