Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Jamin 22 Mei Aman

Kompas.com - 16/05/2019, 16:30 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menjamin situasi dan kondisi di seluruh Tanah Air aman saat hari penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Polisi di-back up oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI Insya Allah aman," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Selain itu, Iqbal juga berharap agar penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Ia pun mengingatkan, penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki batasan tertentu. Misalnya, menghargai hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Mendagri Yakin Penetapan Hasil Pemilu 22 Mei Aman

"Kita berdoa bahwa semua masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apapun isi hatinya tetap dalam koridor Undang-Undang atau hukum," ungkapnya.

Kemudian, Iqbal meminta kepada publik agar tidak percaya begitu saja informasi yang beredar di media sosial.

Di sisi lain, kata Iqbal, Polri akan mendalami informasi yang beredar di media sosial dengan melakukan patroli siber.

"Ada berbagai info di media sosial, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate," ujarnya.

"Kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa, dan lain-lain. Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontingensi, dan sebagainya," sambung Iqbal.

Baca juga: Suasana Panas Jelang 22 Mei, Ganjar dan Ridwan Kamil Sepakat Beri Pesan Damai di Medsos

Selain upaya persuasif, Iqbal menegaskan bahwa pihaknya juga akan menindak oknum yang melanggar sesuai koridor hukum yang berlaku.

Untuk teknis pengamanan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo sebelumnya menuturkan, terdapat 32.000 personel TNI-Polri yang diturunkan.

"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Kompas TV Diduga diwarnai kecurangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilaksanakan KPU. Menanggapi sikap tersebut Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap adu data dalam forum rekapitulasi. #bpnprabowosandi #kpu #bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Nasional
Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Nasional
Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Nasional
7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com