TKN Anggap Prabowo Terima Hasil Pilpres jika Tak Gugat ke MK

Kompas.com - 16/05/2019, 09:30 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaCalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2019). Aksi peringatan May Day yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu untuk menyuarakan kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menganggap kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima hasil Pemilu Presiden 2019, jika memutuskan tidak mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau misalnya dia tidak menempuh jalur mekanisme Mahkamah Konstitusi, berarti dia menerima terhadap hasil pilpres ini, gitu saja," kata Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzilydi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ace menyayangkan kubu Prabowo-Sandiaga malah mengarahkan para pendukung untuk menggunakan kedaulatan rakyat.

Baca juga: Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Meski kubu 02 belum gamblang menggambarkan seperti apa kedaulatan rakyat itu, Ace yakin hal itu mengarah kepada pengerahan massa yang besar.

Padahal, menurut Ace, kedaulatan rakyat sudah terjadi pada hari pemungutan suara yang lalu.

"Kedaulatan masyarakat yang sesungguhnya itu tanggal 17 April, itulah kedaulatan rakyat ya. Apalagi kalau selisihnya di atas 15 juta," ujar Ace.

Ace juga mengkritik sikap anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan gugatan ke MK meski menolak hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Yusril Sebut Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK

Alasannya, BPN merasa itu akan sia-sia dan tidak yakin MK dapat menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara pilpres.

Padahal, Fadli Zon adalah pimpinan DPR yang ikut membuat undang-undang. Menurut Ace, sikap tersebut menunjukan ketidaktaatan terhadap UU.

"Itu artinya Pak Fadli sebagai pimpinan DPR sama saja dengan tidak mau mengikuti Undang-Undang yang dibuatnya sendiri," ujar Ace

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X