Yenny Wahid Nilai Manuver Prabowo Aneh, Bilang Curang Tanpa Bukti

Kompas.com - 16/05/2019, 09:12 WIB
Yenny Wahid usai bertemu Ketua Umum Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018). Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comYenny Wahid usai bertemu Ketua Umum Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai, manuver politik yang ditempuh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pasca-Pemilu 2019, terbilang aneh.

Pertama, apabila Prabowo menyebut Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan, seharusnya mereka memiliki kewajiban menyampaikan bukti-buktinya.

"Kalau menuduh ada kecurangan, maka tentu mereka punya kewajiban memberikan bukti- bukti terkait kecurangan itu, lalu disalurkan melalui mekanisme yang ada," ujar Yenny saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

"Kalau cuma di media, itu jelas tidak ada dampaknya, tidak ada output-nya. Salurkanlah di mekanisme hukum, buktikan di pengadilan," lanjut dia.

Sikap menuduh curang, namun tidak memberikan bukti, justru melakukan pengerahhan massa, menurut Yenny, merupakan cara yang tidak mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Baca juga: Antara Pilpres dan Pileg, Kontradiksi Kubu Prabowo-Sandiaga yang Tolak Hasil Pemilu...

Manuver tersebut dinilai tak memberikan teladan dan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Kedua, manuver Prabowo yang dianggap aneh adalah hanya menolak hasil Pilpres, namun tidak dengan hasil Pileg.

Yenny menegaskan, Pemilu 2019 bersifat serentak. Pemungutan suara Pilpres dan Pileg jadi satu kesatuan. Apabila memang Prabowo cs menilai Pemilu 2019 dipenuhi kecurangan, semestinya yang ditolak bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya.

"Jadi standardnya menjadi ganda. Kalau hanya Pilpres yang dipertanyakan, tetapi Pileg-nya tidak apa-apa, ya menjadi tidak logis, logikanya tidak terkoneksi. Sistem Pemilu kita ini berjalan serentak. Artinya kalau ada kecurangan, dampaknya kemana-mana," ujar dia.

Baca juga: Dewan Penasihat Gerindra: Prabowo Tak Akan Gugat Hasil Pemilu ke MK

Diberitakan, dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X