Wapres Kalla: Berlebihan Tuduhan Petugas KPPS Diracun

Kompas.com - 13/05/2019, 15:52 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019). Dok. KemenristekdiktiWakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY, Sabtu (04/05/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai berlebihan, hoaks adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 meninggal karena diracun.

Ia juga menanggapi permintaan visum petugas KPPS yang meninggal dunia. Kalla mengatakan, visum harus seizin keluarga.

"Itu terserah keluarganya, visumkan harus izin keluarga dan mungkin tuduhan (hoaks) bahwa itu diracun itu berlebihan saya kira," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Baca juga: [HOAKS] Anggota KPPS di Bandung Meninggal karena Diracun Zat Kimia VX

Data terakhir dari KPU, sebanyak 469 petugas KPPS meninggal. Sementara petugas pengawas pemilu yang meninggal mencapai 92 orang.

Kalla menilai, meninggalnya para petugas pemilu disebabkan oleh rumitnya sistem pemilu Indonesia.

Sistem pemilu Indonesia yang rumit menyebabkan para petugas bekerja di atas batas maksimal.

Ia tak menyangka bila jumlah petugas yang meninggal dunia bisa mencapai angka ratusan orang.

Baca juga: 6 Fakta Ratusan KPPS Gugur, Jumlah Korban hingga 13 Penyakit Penyebabnya

Menurut Kalla, yang terpenting dilakukan pemerintah dan DPR ke depannya ialah merevisi sistem pemilu menjadi lebih sederhana.

"Memang sejak awal kalau diingat saya selalu mengatakan ini paling rumit di dunia. Tetapi saya tidak menyangka korbannya akan begitu besar. Bahwa memang rumit itu kita sudah mengetahuinya sejak awal bahwa itu rumit," ujar Kalla.

"Negara tentu berkewajiban mencari tahu apa sebabnya. Itu tanggung jawab negara. Negara di sini dalam artian ada KPU, ada Bawaslu, ada partai-partai politik. Karena ini disetujui di DPR, dalam undang-undang," lanjut Wapres.

Baca juga: 13 Penyakit Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS Versi Kemenkes

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X