Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Kompas.com - 13/05/2019, 11:53 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Adi Prayitno menilai, politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumatera Barat membuat PDI-P gagal meraih kursi DPR RI di Pileg 2019.

"Kalau dilihat kecenderungannya, masyarakat di Sumatera Barat ini kan termasuk wilayah yang fragmentasi politiknya cukup ekstrem. Sumbar termasuk wilayah yang memang sentimennya anti PDI-P sekaligus anti Joko Widodo," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Gerindra dan PAN Raih Tiga Kursi DPR di Sumbar, PDI-P Nihil

Ia menjelaskan, PDI-P dan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjadi dua paket yang ditolak oleh masyarakat Sumbar. Pasalnya, PDI-P dan Jokowi dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun kelompok Islam di Sumbar.

Sentimen tersebut, lanjutnya, telah mengkristal dalam preferensi politik masyarakat Sumbar lantaran efek kampanye nasional yang dikemukakan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Kampanye politik nasional kan ada dua narasi besar yang selalu dihadapkan, pasangan 01 dan partai pengusungnya dianggap tidak ramah terhadap umat Islam. Sedangkan pasangan 02 dan partai pengusungnya dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam," papar Adi.

Baca juga: Jokowi-Maruf Kalah di Bengkulu, PDI-P Justru Raih Suara Terbanyak

Tak pelak, seperti diungkapkan Adi, PDI-P tidak mendapatkan satu kursi pun di tingkat DPR karena sentimen negatif tersebut. Hal itu berkelindan dengan partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang mendapatkan efek positif sehingga mampu meloloskan caleg DPR-nya di dapil Sumbar.

"Partai pengusung 02 mendapatkan insentif elektoral yang cukup signifikan, seperti PAN dan Gerindra," imbuhnya.

Baca juga: PDI-P Raih Suara Terbanyak di Kalimantan Barat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019, Minggu (12/5/2019) malam.

Hasilnya, Partai Gerindra dan PAN mendapat masing-masing tiga kursi di DPR RI periode 2019-2024. Gerindra dan PAN mengirimkan dua wakilnya dari daerah pemilihan Sumbar I dan masing-masing satu wakil di Sumbar II. Sementara PDI Perjuangan kehilangan kursi.

Kompas TV Caleg PAN Eggy Sudjana tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan seruan <em>people power</em>. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan pemeriksaan terhadap Eggy Sudjana masih dibutuhkan karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang ingin diklarifikasi. Eggy sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik pada Jumat (3/5/2019) siang ini. Laporan kasus seruan <em>people power</em> terhadap Eggy Sudjana sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu kuasa hukum Eggy Sudjana melalui kuasa hukumnya menyatakan keterangan yang ia berikan pada pemeriksaan sebelumnya sudah dianggap cukup. #EggySudjana #PeoplePower #PoldaMetroJaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com