Ketua DPP Demokrat: Tuduhan Arief Poyuono Mewakili Prabowo atau Tidak?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta pimpinan Gerindra menegur Wakil Ketua Umum Arief Poyuono atas pernyataan dan tuduhan ke partainya.

Melalui keterangan tertulis, Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur karena tidak memiliki sikap politik yang jelas.

Arief menyinggung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang hingga kini belum tuntas. Menurut Arief, SBY berusaha meminta jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo.

"Sebagai sesama rekan koalisi kami menyarankan kepada Gerindra untuk mengingatkan orang semirip Poyuono ini untuk tidak kalap dan kampungan," ujar Jansen melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

"Harusnya Mas Arief Poyuono ini berkaca diri ya, yang menurunkan suara Prabowo itu ya malah orang-orang sejenis Arief Poyuono ini. Kok malah menuduh kami," katanya.

Terkait tuduhan meminta perlindungan hukum atas kasus korupsi, Jansen menuturkan bahwa hal itu merupakan tuduhan yang sangat serius.

Menurut dia, Poyuono harus siap bertanggung jawab secara hukum atas tuduhannya itu.

"Karena dia telah menuduh dua presiden sekaligus. Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi," kata dia.

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, PAN dan Demokrat Diam soal Usul Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Lantas, Jansen mempertanyakan apakah tuduhan Poyuono tersebut mewakili pikiran Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau tidak.

Bila tuduhan Poyuono itu mewakili Prabowo, Jansen menganggapnya sebagai persoalan yang serius.

Namun, jika tidak mewakili Prabowo, Jansen meminta Gerindra menegur Poyuono dan meminta maaf.

"Pertanyaan kami, pikiran Poyuono menuduh keluarga SBY korupsi ini mewakili pikiran Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra dan pimpinan koalisi atau tidak?" tuturnya.

"Kalau iya, ini sangat berbahaya karena tuduhan Poyuono ini tuduhan yang serius secara hukum. Tapi jika tidak, kami meminta Gerindra untuk segera menegur Poyuono dan meminta maaf," kata Jansen.