Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Kami Melayani Semua, TKN dan BPN

Kompas.com - 10/05/2019, 20:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemiliham Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan, KPU selalu memperlakukan setara kedua tim pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia menegaskan, KPU tak pernah mengistimewakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam bertugas.

Hal itu disampaikan Viryan menanggapi tudingan keberpihakan KPU dalam Pemilu 2019 yang ramai disebarkan di media sosial karena Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Real Count KPU, Jokowi-Maruf Menang Telak di Keerom Papua

"Ya enggak benar (KPU berpihak). KPU melayani semua, TKN dan BPN. Kan semua terima sama baiknya. Tak pernah KPU menafikkan atau memberikan perlakuan berbeda," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Ia menyebutkan, kesalahan dalam Situng bisa terjadi lantaran ada koreksi berjenjang yang terjadi selama rekapitulasi suara.

Oleh karena itu, ia menilai wajar terjadi perbedaan antara forum C1 dengan Situng.

Sebab, kata Viryan, C1 yang salah input selanjutnya dikoreksi menjadi formulir DA 1 kemudian di-input kembali hasil koreksinya ke Situng sehingga hasilnya berbeda dengan C1 awal.

Baca juga: Saat BPN Pertanyakan Urutan Rekapitulasi Suara Nasional di KPU...

"Pertama mungkin ada proses koreksi jenjang berikutnya. Kan disebutkan Situng gunakan C1. Apa adanya. Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan C1, maka proses koreksi dilakukan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, menjadi formulir DA1," ujar Viryan.

Ia menambahkan, jika ada pihak yang merasa dicurangi, semestinya datanya disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara sehingga bisa diperdebatkan dan ditemukan kebenarannya.

"Seperti sekarang rapat, kan bisa disampaikan di forum seperti ini. Baru nanti saling sandingkan benar atau tidak. Kan belum tentu tuduhan kecurangan itu benar. Kan baru praduga. Harus dibuktikan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com